Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian’

lambang-koperasi-indonesiaBeberapa waktu yang lalu, setelah misa Jumat PNS, saya sempat mengobrol dengan teman dari salah satu SKPD di Gunungkidul yang memberikan statemen bahwa Koperasi SKPD yang bersangkutan akan di bubarkan karena dampak dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sontak saya kaget dan ingin tahu lebih dalam kenapa kok mau dibubarkan? Setelah melakukan pembicaraan itu saya kemudian membaca, dan memang ada perubahan yang cukup besar.

Saya sendiri memang bukan pakar koperasi atau yang mengeluti bidang perkoperasian namun karena di SKPD saya koperasi karyawan, maka tidak ada salahnya saya membaca aturan baru tersebut untuk menambah pemahaman saya terkait dengan koperasi.

Sepintas saya membaca beberapa artikel di website, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang terdiri dari 126 pasal tersebut menjadi lebih condong mirip ke pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian ini menjadi ketertarikan saya untuk membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sebelumnya mengganti UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Pada penulisan ini saya hanya membatasi pada muara bagaimana hak dan kewajiban anggota koperasi setelah adanya peraturan baru tersebut dan mengapa koperasi malah akan cenderung dibubarkan?

Pendirian koperasi dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 pendirian koperasi akan diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri yang menyelenggarakan tentang Perkoperasian, yang secara umum diatur dalam BAB IV
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Membaca tatacara tersebut sehingga nanti konsekuensi dari pengesahan dari Menteri maka akan seperti Pendirian Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan sistem administrasi badan hukum (http://www.sisminbakum.go.id/) yang secara elektronis yang diproses melalui notaris yang membuat akta. Sehingga kemungkinan akan menimbulkan biaya pendirian yang tidak murah konsekuensi dari hal ini.

Keanggotaan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diatur dalam BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

Yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.(Pasal 26 ayat 1), namun ada istilah baru dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2012 yaitu dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 dikenal Anggota Koperasi Primer dan Anggota Koperasi Sekunder.

Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dikenal anggota luar biasa yang diatur dalam pasal 18.

Hak dan Kewajiban anggota koperasi tidak mengalami perubahan hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 29 Ayat 2
g. Anggota koperasi berhak mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan
kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi. Mengenai kewajiban apabila tidak dilaksanakan oleh anggota maka dikenal adanya sanksi teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau pencabutan status keanggotaan.

Perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus diatur dalam BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 31.

Rapat anggota memiliki tugas yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Rapat anggota diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 47. Pengawas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54, mengenai Pengurus diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65.

Yang berbeda dalam perangkat Pengawas adalah lebih rigid mengenai persyaratan siapa yang dipilih menjadi pengawas, dari tugasnya, pengawas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diberi kewenangan untuk mengusulkan calon pengurus.

Kewenangn pengawas juga lebih luas, yaitu menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara
waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pendapat saya dengan persyaratan yang rigid dan lebih luasnya kewenangan akan mengakibatkan harus memilih benar-benar SDM pengawas yang kompeten dan berintegritas tinggi serta mempunyai profesionalisme yang tinggi.

Pengurus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat dipilih dari anggota maupun non anggota, sehingga dengan peraturan ini ada unsur hubungan kontraktual bila pengurus yang diangakat bukan dari anggota koperasi sehingga pengurus akan menjadi karyawan dari koperasi.

Sedangkan dalam hal Modal Koperasi ada Perbedaan sebagai berikut:

Perbedaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
Jenis Modal yang ada pada Koperasi Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

Modal Sendiri:Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Hibah

Modal Pinjaman :berasal dari Anggota, koperasi lain atau anggotanya,bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi atau surat hutang lainnya, Sumber lain yang sah

Pemupukan modal dari modal penyertaan

Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

Modal Lainya berasal dari Hibah; Modal Penyertaan; modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya;penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau

Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

Konsekuensi dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota dan Setoran Pokok Anggota Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama ybs masih menjadi anggota (boleh diambil kalau keluar jadi anggota) Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan
Sertifikat Modal Koperasi Tidak ada aturan Pasal 68

Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

Sisa Hasil Usaha dan Selisih Hasil Usaha Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan pada anggota pengguna jasa koperasi Selisih hasil usaha dikenal dengan Surplus Hasil Usaha,

Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan (minimum 20 %) dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi

yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan

Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar

Defisit Hasil Usaha menggunakan Dana Cadangan.

Dari perbedaan tersebut maka anggota yang keluar dari koperasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak akan mendapatkan kembali setoran pokoknya, terkait dengan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang sebelumnya simpanan pokok dan simpanan wajib dapat menjadi hak anggota bila yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Dalam Undang-Unadng Nomor 17 Tahun 2012 dikenal penglasifikasian jenis, tingkatan dan usaha koperasi yang diatur dalam BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA, Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 yaitu Jenis Koperasi terdiri dari: Koperasi konsumen;Koperasi produsen; Koperasi jasa; dan Koperasi Simpan Pinjam. Dan ada pengaturan khusus untuk koperasi simpan pinjam dalam BAB X Koperasi Simpan Pinjam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95.

Mengenai persoalan apakah banyak koperasi yang akan dibubarkan atau tidak mungkin perlu tanggapan dari semua mengenai hal ini, dengan beberapa penjelasan diatas mungkin bisa menjadi pemicu pendapat dari rekan-rekan.

Salam dan terimakasih

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.