Apakah pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian banyak koperasi dibubarkan?

Posted on Updated on

lambang-koperasi-indonesiaBeberapa waktu yang lalu, setelah misa Jumat PNS, saya sempat mengobrol dengan teman dari salah satu SKPD di Gunungkidul yang memberikan statemen bahwa Koperasi SKPD yang bersangkutan akan di bubarkan karena dampak dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sontak saya kaget dan ingin tahu lebih dalam kenapa kok mau dibubarkan? Setelah melakukan pembicaraan itu saya kemudian membaca, dan memang ada perubahan yang cukup besar.

Saya sendiri memang bukan pakar koperasi atau yang mengeluti bidang perkoperasian namun karena di SKPD saya koperasi karyawan, maka tidak ada salahnya saya membaca aturan baru tersebut untuk menambah pemahaman saya terkait dengan koperasi.

Sepintas saya membaca beberapa artikel di website, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang terdiri dari 126 pasal tersebut menjadi lebih condong mirip ke pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian ini menjadi ketertarikan saya untuk membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sebelumnya mengganti UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Pada penulisan ini saya hanya membatasi pada muara bagaimana hak dan kewajiban anggota koperasi setelah adanya peraturan baru tersebut dan mengapa koperasi malah akan cenderung dibubarkan?

Pendirian koperasi dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 pendirian koperasi akan diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri yang menyelenggarakan tentang Perkoperasian, yang secara umum diatur dalam BAB IV
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Membaca tatacara tersebut sehingga nanti konsekuensi dari pengesahan dari Menteri maka akan seperti Pendirian Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan sistem administrasi badan hukum (http://www.sisminbakum.go.id/) yang secara elektronis yang diproses melalui notaris yang membuat akta. Sehingga kemungkinan akan menimbulkan biaya pendirian yang tidak murah konsekuensi dari hal ini.

Keanggotaan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diatur dalam BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

Yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.(Pasal 26 ayat 1), namun ada istilah baru dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2012 yaitu dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 dikenal Anggota Koperasi Primer dan Anggota Koperasi Sekunder.

Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dikenal anggota luar biasa yang diatur dalam pasal 18.

Hak dan Kewajiban anggota koperasi tidak mengalami perubahan hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 29 Ayat 2
g. Anggota koperasi berhak mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan
kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi. Mengenai kewajiban apabila tidak dilaksanakan oleh anggota maka dikenal adanya sanksi teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau pencabutan status keanggotaan.

Perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus diatur dalam BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 31.

Rapat anggota memiliki tugas yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Rapat anggota diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 47. Pengawas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54, mengenai Pengurus diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65.

Yang berbeda dalam perangkat Pengawas adalah lebih rigid mengenai persyaratan siapa yang dipilih menjadi pengawas, dari tugasnya, pengawas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diberi kewenangan untuk mengusulkan calon pengurus.

Kewenangn pengawas juga lebih luas, yaitu menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara
waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pendapat saya dengan persyaratan yang rigid dan lebih luasnya kewenangan akan mengakibatkan harus memilih benar-benar SDM pengawas yang kompeten dan berintegritas tinggi serta mempunyai profesionalisme yang tinggi.

Pengurus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat dipilih dari anggota maupun non anggota, sehingga dengan peraturan ini ada unsur hubungan kontraktual bila pengurus yang diangakat bukan dari anggota koperasi sehingga pengurus akan menjadi karyawan dari koperasi.

Sedangkan dalam hal Modal Koperasi ada Perbedaan sebagai berikut:

Perbedaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
Jenis Modal yang ada pada Koperasi Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

Modal Sendiri:Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Hibah

Modal Pinjaman :berasal dari Anggota, koperasi lain atau anggotanya,bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi atau surat hutang lainnya, Sumber lain yang sah

Pemupukan modal dari modal penyertaan

Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

Modal Lainya berasal dari Hibah; Modal Penyertaan; modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya;penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau

Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

Konsekuensi dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota dan Setoran Pokok Anggota Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama ybs masih menjadi anggota (boleh diambil kalau keluar jadi anggota) Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan
Sertifikat Modal Koperasi Tidak ada aturan Pasal 68

Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

Sisa Hasil Usaha dan Selisih Hasil Usaha Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan pada anggota pengguna jasa koperasi Selisih hasil usaha dikenal dengan Surplus Hasil Usaha,

Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan (minimum 20 %) dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi

yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan

Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar

Defisit Hasil Usaha menggunakan Dana Cadangan.

Dari perbedaan tersebut maka anggota yang keluar dari koperasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak akan mendapatkan kembali setoran pokoknya, terkait dengan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang sebelumnya simpanan pokok dan simpanan wajib dapat menjadi hak anggota bila yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Dalam Undang-Unadng Nomor 17 Tahun 2012 dikenal penglasifikasian jenis, tingkatan dan usaha koperasi yang diatur dalam BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA, Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 yaitu Jenis Koperasi terdiri dari: Koperasi konsumen;Koperasi produsen; Koperasi jasa; dan Koperasi Simpan Pinjam. Dan ada pengaturan khusus untuk koperasi simpan pinjam dalam BAB X Koperasi Simpan Pinjam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95.

Mengenai persoalan apakah banyak koperasi yang akan dibubarkan atau tidak mungkin perlu tanggapan dari semua mengenai hal ini, dengan beberapa penjelasan diatas mungkin bisa menjadi pemicu pendapat dari rekan-rekan.

Salam dan terimakasih

10 thoughts on “Apakah pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian banyak koperasi dibubarkan?

    Linsongkares@Yahoo.com said:
    30 April 2013 pukul 9:36 am

    Artinya Pemebrlakukan Undang – Undang baru perkoperasian No.17 Tahun 2012, akan dipercaya keberadaannya apabila sesegera mungkin membentuk LPS-KSP (lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Karena Peras LPS ini benar – benar membantu menjaga, memproteksi semua bentuk simpanan dan Pinjaman anggota, jadi bener – benar diperuntukkan bagi yang anggota bukan non anggota.

      blackchasercbr150 responded:
      30 April 2013 pukul 11:09 pm

      terimakasih opininya @lingsongkares,dalam undang undang no 17 tahun 2012 diatur mengenai LPS pada pasal 94, bahwa pemerintah dapat membentuk LPS Koperasi,dengan peraturan pemerintah, namun sampai sekarang juga belum ada peraturan pemerintah tentang LPS K, dan bagaimana ketentuan mengenai anggota koperasi yang bisa dijamin LPS K belum ada, mungkin ini akan menjadi kajian menarik diperbandingkan dengan LPS Bank yang saat ini sampai 2Milyar uang nasabah.
      dan menurut UU No.17 tahun 2012 hanya untuk anggota koperasi saja yang dijamin LPS K.
      Terimaksih

        Linsongkares@Yahoo.com said:
        8 Mei 2013 pukul 12:03 pm

        Yah kita harus Optimis, Artinya jalani saja dulu Undang – Undang ini, sebetulnya ini Instrumen yang kita pakai.Dan Keberlanjutan Undang – Undang ini pun harus termaktub dalam anggaran dasar setiap Koperasi.Maka alangkah baiknya kalau 10 PP dan 6 PERMEN itu segera dikeluarkan.

        blackchasercbr150 responded:
        8 Mei 2013 pukul 12:11 pm

        sebaiknya optimis, karena hukum adalah salah satu alat kontrol sosial, yang seharusnya mampu memenuhi tujuannya untuk kemakmuran bangsa

    Linsongkares@Yahoo.com said:
    30 April 2013 pukul 9:40 am

    Artinya Pemberlakukan Undang – Undang baru perkoperasian No.17 Tahun 2012, akan dipercaya keberadaannya di tengah masyarakat apabila sesegera mungkin membentuk LPS-KSP (lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Karena Peran LPS ini benar – benar membantu menjaga, memproteksi semua bentuk simpanan dan Pinjaman anggota, jadi bener – benar diperuntukkan bagi yang anggota bukan non anggota.

    Satori Tori said:
    17 Juli 2013 pukul 4:57 am

    Celaka Koperasi yang sebelumnya orientasinya dominan anggota saja, sekarang berubah seperti PT orientasi profit, yang transaksi seluas-luasnya dengan non anggota (sebagai rekanan perusahaan) belajar dari pengalaman berpeluang kkn, BP (Badan Pengawas) bisa kerjasama dengan Pengurus, kepentingan anggota dikorbankan, terjadi selisih uang cukup diputihkan, uang hilang tidak jelas penyelesaiannya, pengurus tampak derajatnya lebih tinggi dari pada anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, lantas tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya tidak tercapai, hanya untuk memakmurkan segolongan orang saja.

      blackchasercbr150 responded:
      18 Juli 2013 pukul 9:19 am

      Satori Tori, terimakasih tanggapannya, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehendak/political will dari pemerintah dengan mengubah undang-undang koperasi ini adalah sebagai upaya ekonomi modern, dan kenyataanya sikap politik pemerintah dan DPR dalam mengambil kebijakan ini tidak menggunakan pertimbangan kearifan lokal bangsa Indonesia, yaitu nilai kearifan lokal gotong royong dan kekeluargaan. Pancasila dan Pembukaan dan UUD 1945 (kesejahteraan rakyat), yang secara tegas menjadi pijakan dalam merumuskan suatu peraturan sudah tidak diingat kembali, akhirnya kepentingan ekonomi dari elit tertentu yang memiliki kekuasan menggunakan tedeng uu untuk melegitimasi kekuasaan dan pengaruhnya demi kepentingan ekonomi tertentu. Masyarakat Indonesia yang sudah menyerahkan aspirasinya pada wakil rakyatnya wajib menggugat, karena mereka tidak mampu memfilter dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada bangsa ini.

    Satori Tori said:
    17 Juli 2013 pukul 5:33 am

    Koperasi simpan pinjam berubah seperti PT orientasi profit, yang transaksi seluas-luasnya dengan non anggota (sebagai rekanan perusahaan), berpeluang KKN, Pengadaan barang dan jasa pengurusnya dan anggotanya pegawai perusahaan orang itu juga, Badan Pengawasnya pegawai perusahaan yang lemah imannya, modal semakin menumpuk dari iuran wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman Bank, kepentingan anggota sering dikorbankan, pasti kecewa, tentu hal ini tidak adil…. ya sudah tinggal tunggu kemarahan anggota saja

    blackchasercbr150 responded:
    27 November 2014 pukul 6:22 pm

    Uu ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s