Seberapa ampuhkah Surat Edaran Menteri????

Posted on Updated on

Salam damai bro sis…
Beberapa minggu ini PNS atau ASN sudah dihebohkan dan dibuat gundah gulana dengan naiknya BBM dan diperparah lagi dengan Surat Edaran MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Kabinet Kerja Jokowi yaitu : Bp. Yuddy Chrisnandi.
Apa saja SE-nya?
1. SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA.
2. SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.
3. SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN HIDUP SEDERHANA.

Ke tiga SE tersebut ditujukan kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non       Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

Pada SE No. 10 Tahun 2014, merupakan tindaklanjut perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada
hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014.Se ini ditandatangi pada tgl 4 nov 2014
SE diterbitkan berkaitan dengan upaya melaksananakan Gerakan Penghematan Nasional dan untuk mendorong
peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara.

Dengan melakukan antaralain:
1. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah.
2.Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Instasi masing-masing
3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai,
4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Instansi.
5. Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan Instansinya masing-masing secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB.
7. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Selanjutnya pada SE No.11 Tahun 2014, yang masih berkaitan dengan SE No.10 Tahun 2014, terkait dengan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja  pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

Pembatasan tersebut berupa:
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
2.Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

Membaca SE 11 Tahun 2014,  point 1kegiatan instansi yang dimaksud menurut tafsir saya adalah kegiatan yang dilakukan dan dihadiri oleh  internal anggota instansi pemerintah/SKPD , Kementerian/Lembaga.
Sehingga SE menjadi tidak berlaku apabila kegiatan rapat instansi ini melibatkan pihak lain diluar internal anggota SKPD/K/L, misalnya menggundang masyarakat, ormas, LSM, dan lain sebagainya.
Sedangkan pengecualian adalah berkait dengan jumlah peserta dan kapasitas ruang rapat di instansi SKPD/K/L, masih boleh melakukan rapat diluar.
Pada point 2 terdapat kata Konsinyering.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia Konsinyering atau Consinering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung[1] Dalam percakapan sehari-hari, konsinyering sering disebut sebagai “konser” atau “konsi” saja. 
Secara umum, ketentuan penyelenggaraan konsinyering di Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
Konsinyering dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari. Konsinyering untuk waktu lebih dari tiga hari dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pesetujuan dari Dirjen Perbendaharaan, dalam hal ini Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan konsinyering meliputi kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, atau kegiatan lain yang serupa. Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.  Standar biaya konsinyering berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Umum yang sedang berlaku pada tahun anggaran pelaksanaan konsinyering.
Kegiatan tersebut dihentikan kalau dilakukan di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
Sampai saat ini apakah sudah tersedia fasilitas ruang pertemuan yang memadahi, sedangkan yang memadahi itu kriterianya seperti apa tidak diatur dalam SE tersebut.

Selanjutnya SE  No.13 Tahun 2014, yang ditujukan kepada:
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SE tersebut bertujuan untuk mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
agar melakukan:
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti
pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400
undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari
1000 orang.
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang
berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan
kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
3.Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama
pejabat pemerintahan.
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.

SE tersebut ditujukan kepada penyelenggara negara, sedangkan Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri;  Gubernur;  Hakim;  Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SE tersebut belum dikirimkan lengkap kepada penyelenggara eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
Hakim tidak dikirimi SE ini, dan lembaga Yudikatif lainnya serta lembaga legislatif.
Kemudian hal ini menjadi rancu, untuk siapakah SE ini? Apakah berimplikasi pada PNS/ASN ?
Mengenai substansi dari SE ini seberapakah ukuran kesederhanaa  itu? Apakah denganmembatasi undangan 400 dan tamu tidak lebih dari 1000 adalah hal yang signifikan untuk mewujudkan Good Governance? Apakah indikatornya Good Governance adalah sesederhana  yg diatur dalam SE?
Sepertinya ada kesesatan berpikir si pembuat SE?
Apakah pembatasan tersebut tidak malah menjadi kebijakan diskriminatif, yang melanggar hak asasi manusia? Sampai sejauh apakah ranah sosial/ pribadi akan diatur dalam selembar SE? Pantaskah atas nama Negara sampai mengatur sedemikian ini? Pentingkah? Masih banyak urusan yg lebih penting untuk diselesaikan, bukan hanya hal hal remeh temeh yg menimbulkan kegalauan berlarut larut seperti ini.

Lalu yg disebut kemewahan itu yg seperti apa? Setiap orang bisa menggangap kemewahan itu masing masing, misalnya saya minum secangkir kopi di angkringan yang harganya 2000 rupiah, itu sudah merupakan kemewahan tersendiri bagi saya, bukan sekedar kopinya, tp suasana tempat dan teman kongkonnya itu merupakan kemewahan. Heloo??? Bagaimana seorang Menteri berpikir cukup dapat dipertanyakan. Layakkah engkau mengemban amanah menjadi menteri?

Sebenarnya kedudukan  SE pada sistem hukum di Indonesia bagaimana? Apa konsekuensinya bila SE tidak dilakukan?
SE BUKAN kategori Peraturan Perundang-Undangan, hal itu dikarenakan surat edaran menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, Norma tingkah laku (Larangan, Perintah,  Ijin dan pembebasan), Kewenangan (Berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan. Sehingga SE tersebut tidak pas bila mengatur larangan larangan tersebut.

SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Seberapakah mendesak SE tersebut? Tidak ada dasar urgensitas yang melatar belakangi timbulnya SE tersebut!

Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Jadi kalau tidak ditindaklanjuto dan dilaksanakan so what???? Mau apa wahai engkau Menpan RB?

Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya.
Nah Menpan siapa sajakah bawahanmu? Apakah semua penyelenggara negara itu bawahanmu? Sungguh luar biasa kekuasaannmu? Ingat Power tend to  corrupt.
 
Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.

Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
–          Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.
–          Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.
–          Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
–          Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

 Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya
Keabsahan surat edaran menteri harus tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya

Sehingga dengan demikian para sedulur, bro sis ga usah tanggapin dulu lah SE tersebut kiranya tidak pas dengan kearifan lokal bangsa kita.
Seberapakah mendesak yg diatur dalam SE itu?

Sekian permenungan saya. Salam Damai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s