Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Posted on

Salam Damai… mas dan mbak semua.
Pada hari Jumat, 15 November 2013 saya menghadiri Workshop Implmentasi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang bertempat di Ruang Teatrikal Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, acara ini diselenggarakan oleh Rifka Annisa, dengan mengundang peserta dari perwakilan propinsi serta kabupaten dan kota dari unsur Polres, Polsek, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Hakim, Dinas Sosial, BPMPKB, Kab/Kota dan Panti sosial, dengan mengambil tema “Terpenuhinya kepentingan terbaik Anak bagi saksi, korban dan pelaku anak melalui pemberlakuan Restorative Justice.” Dengan narasumber yaitu Prof. Dr. Endang Sumiarni, SH, MH dan Prof Dr Endang Ekowarni, Psi sebagai berikut:
Acara yang dimulai dengan doa dan sambutan dari perwakilan Rifka Annisa, juga menyampaikan kasus-kasus anak yang telah didampingi oleh Rifka Annisa, disampaikan bahwa UU SPPA akan mulai diberlakukan pada bulan Juli 2014, yang mengatur tentang restorative Justice dengan cara Diversi. Dasar filosofis dari aturan tersebut bahwa anak harus mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak karena masih terdapat di Republik Indonesia ini anak yang dipidana penjara dicampur bersama dengan orang dewasa, hal ini tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak. Persoalan lain yang timbul dari akan diterapkan UU SPPA tersebut diantaranya adalah masalah kesiapan SDM dan Sarana Prasarana, keterlibatan banyak pihak dalam penanganan kasus anak akan menimbulkan benturan kepentingan.
Prof Endang Sumiarni menyampaikan materi tentang UU SPPA dari pandangan akademis beliau yang berlatar belakang hukum sebagai dosen fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam paparannya disampaikan beberapa hal yang merupakan kelemahan dan kejanggalan dalam produk hukum UU SPPA tersebut, diantaranya adalah :
1. UU SPPA ini yang disahkan bulan Juni 2012 menyatakan bahwa ada kewajiban dibentuk PP dan Perpresnya, tapi sampai dengan saat ini belum terdengar, persoalan yang timbul adalah masihkah PP/Perpres yang lama akan diberlakukan? belum ada ketentuannya di dalam UU tersebut baik di ketentuan peralihan atau penutupnya.
2. Terkait dengan pasal yang memidanakan para penyidik polri, hakim jaksa, jika tidak menerapkan diversi ini kesannya mengada-ada dan emosional namun sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.
3. UU SPPA ini mengatur secara spesifik antara anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban, diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuannya delik biasa sehingga proses hukum harus berlanjut, tidak boleh ada perdamaian jika bukti awal terpenuhi. Kalau bukti awal tidak cukup ada penghentian penyidikan.
4. Anak sebagai pelaku berdasarkan UU SPPA harus diterapkan restorartive justice dengan perangkat diversi, kalau hukumannya lebih dari 7 tahun, Penegak Hukum wajibnya mengupayakan (bukan menerapkan) diversi. Hakim tidak wajib menerapkan, tapi wajib mengupayakan, bila sudah dilakukan bila tidak ada kesepakatan dari korban/ keluarga korban, proses berlanjut biasa.
5. Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi, apakah ada yang tau? siapa yang tau apa kepentingan bagi anak? Apakah keluarga/orang tua/penegak hukum? Yang lebih tahu adalah psikolog anak, disini dalam UU SPPA tidak ada kata-kata yang melibatkan psikolog anak.
6. Tujuan dari keadilan restoratif dan diversi, Pasal 6, anak yang belum dewasa, perdamaiannya melibatkan ortu dan masyarakat, mengalihkan pidana anak diluar jalur hukum, ujungnya perdamaian. Wajib diupayakan diversi Pasal 7, Diversi untuk yang ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Pasal 9 diversi harus mempertimbagkan kategori tindak pidana, umur anak,hasil litmas bapas, pasalnya banyak tapi sebenarnya hanya itu saja, khususnya harus ada persetujuan korban/keluarga korban, serta kesediaan anak dan keluarga pelaku (ganti rugi dll). Yang tidak perlu mendapat persetujuan: tindak pidana tanpa korban (tidak logis). Kunci diversi: ada kesepakatan diversi, bila tidak dapat diterapkan diversi: proses hukum berlangsung. (pasal 6,7,8,9,10,11).
7. Mengenai ancaman pidana anak yg berumur kurang dari 12 tahun dikenai tindakan, anak yang mencapai umur 18 tahun dijatuhi tindakan dan pidana. Pidana pokok : peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, ketentuan ini menyebabkan anak dapat dikenakan pidana macam-macam kumulatif, karena adanya kata “dan” bukan atau.
8. Identitas anak sebagai korban/ sebagai pelaku atau hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik namun tidak ada sanksi kalau ini dilanggar.
Prof Endang Ekowarni menyampaikan mengenai dimensi psikologis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, restoratif justice, dan pengalaman beliau dalam melakukan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.

Bro and sis… sampai dengan bulan Desember 2014, masih banyak persoalan yang terkait dengan implementasi UU SPPA, sebagaimana disampaikan oleh Rifka Annisa Yogyakarta yang telah menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 38 kasus, terdapat 6 kasus yang penyelesaianya menempuh jalur diversi, yang ternyata dalam pelaksanaan proses diversi tersebut masih belum memenuhi hak-hak korban, bahkan hak korban malah terabaikan, mengapa demikian?
Persoalan hukum, dengan adanya proses diversi ini, anak sebagai pelaku malah merasa bisa terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda beda tergantung pemahaman aparat. Proses diversi yang bertujuan untuk tidak mempidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan terjadinya bias posisi, siapa korban dan siapa pelaku, siapa yang bersalah, dimana rasa keadilan bagi anak sebagai korban.
Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi malahan jarang yang beritikad memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat terabaikannya hak korban.
Persoalan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana belumlah dilaksanakan secara baik, Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga bila selesai di lakukan diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
PP atau Perpres yang harus diterbitkan menindaklanjuti UU SPPA adalah yang mengatur tentang:
1. Pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi (Pasal 15)
2. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan (Pasal 21)
3. Pedoman register perkara anak (Pasal 25)
4. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Pasal 71)
5. Tindakan (Pasal 82)
6. Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 94)
7. Pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Pasal 90) Peraturan Presiden
8. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 93) Peraturan Presiden.

Mungkin dari para bro sis mau menanggapinya .monggo lho

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s