PIDANA TAMBAHAN KONSELING PERUBAHAN PERILAKU BAGI PELAKU KDRT

Posted on

 

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada realitas persoalan kehidupan karena efek dari kemajuan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup yang berakibat pada beban ekonomi menjadi semakin tinggi.
Pasangan suami-isteri menghadapi berbagai persoalan dalam membangun keluarga, diantaranya tingginya beban ekonomi sering memicu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut dapat berpengaruh buruk pada hubungan perkawinan dan menciderai keutuhan rumah tangga yang idealnya perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Negara Republik Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 3 ayat (3) juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) ditetapkan pada tanggal 22 September 2004 oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Tingginya laporan kasus kekerasan tersebut seperti fenomena puncak gunung es yang tampak di lautan, artinya bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap, dilaporkan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, jadi hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Fenomena ini muncul karena perempuan korban kekerasan masih banyak yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, akses untuk menyampaikan laporan, keberanian korban dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, serta lembaga yang melayani juga merupakan faktor rendahnya laporan.
Persoalan lain yang muncul sebagaimana disampaikan oleh Rifka Annisa, dalam Pemantauan Implementasi UU PKDRT Di Enam Propinsi Di Indonesia dalam Tabel 6 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Status Penanganannya, disampaikan bahwa jumlah total kasus adalah 519 kasus yang dicabut ada 108 kasus. Dari data tersebut, laporan kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri cenderung dicabut laporannya oleh isteri meskipun ada kemungkinan akan terjadi kasus kekerasan yang sama atau kasus berulang.
Pada fase ini belum ada upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi kepada suami pelaku kekerasan. Sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan salah satunya adalah dengan intervensi kepada suami sebagai pelaku kekerasan untuk melakukan konseling perubahan perilaku, namun sampai dengan saat ini Pemerintah belum berupaya untuk melibatkan laki-laki untuk mengurangi angka kekerasan.
Pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang perbedaan delik aduan dengan delik biasa yang masih belum sama terkait dengan pasal-pasal dalam UU PKDRT merupakan salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polisi, banyak yang dicabut oleh korban, meskipun kekerasan itu adalah delik biasa dan tidak dapat dicabut aduan atau laporannya oleh korban.
Permasalahan lain yang ditimbulkan adalah kasus yang diproses sampai ke persidangan hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, belum pernah menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku, walaupun sudah diatur pada Pasal 50 huruf b UU PKDRT. Pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UUPKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Secara singkat tulisan ini akan menggali jawaban dari persoalan mengapa isteri sebagai korban kekerasan mencabut laporan/aduannya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan meskipun ada kecenderungan kekerasan tersebut akan terjadi kembali dan mengapa hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga?
Sumber data yang diteliti adalah data kasus kekerasan yang dihimpun oleh UPPA Polres Gunungkidul dan Pengadilan Negeri Wonosari karena berkaitan dengan proses penyelesaian kasus kekerasan tersebut.
Berdasarkan seluruh data korban kekerasan yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kekerasan yang dialami isteri menunjukkan jumlah yang cukup tinggi, tetapi kasus kekerasan terhadap isteri yang diterima aduannya oleh UPPA Polres Gunungkidul dibandingan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap isteri yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari menunjukan adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1.
No Tahun UPPA Polres Gunungkidul Pengadilan Negeri Wonosari
1 2010 6 2
2 2011 7 2
3 2012 4 1
4 2013 3 0

Berdasarkan Tabel 1, kasus kekerasan terhadap isteri yang diadukan korban ke UPPA Polres Gunungkidul tidak semuanya diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Wonosari sampai mendapatkan putusan karena aduan tersebut dicabut oleh pelapor. Pencabutan itu dilakukan karena menurut ketentuan UU PKDRT merupakan delik aduan, sehingga apabila kasus yang dilaporkan memenuhi ketentuan delik aduan dan korban masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari hari maka aduan dapat dicabut. Dalam proses pencabutan aduan atau laporan, UPPA Polres Gunungkidul meminta para pihak membuat surat perdamaian.
Alasan pencabutan aduan oleh korban dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:
• adanya ketergantungan secara ekonomi si korban kekerasan kepada pelaku yang sebagai tulang punggung keluarga,
• korban masih sangat mencintai si pelaku/suaminya dan pelaku berjanji akan merubah sikap perilakunya dan tidak mengulangi perbuatanya.
• Perasaan tidak tega kalau pelaku sampai dipenjara
• Kekhawatiran korban pada dampak stigma/pelabelan bila suami sebagai narapidana bagi masa depan anak-anak,
• korban cenderung ingin menjaga keutuhan rumah tangganya,
• korban ingin proses perceraiannya lebih cepat tidak melalui proses peradilan pidana dulu di Pengadilan Negeri yang lama.
• malu menanggung stigma dimasyarakat bila nanti berstatus sosial menjadi janda kalau diceraikan.
• intimidasi atau ancaman dari keluarga /orang tua/mertua/sanak keluarga lain yang memojokkan korban, karena tega melaporkan dan memasukkan suaminya kepenjara.
• korban masih kurang percaya diri dan masih ragu-ragu untuk mandiri,belum berdaya untuk mandiri bila akhirnya nanti pelaku dipidana penjara dan bercerai.
• korban kekerasan lebih berkonsentrasi untuk memikirkan akibat buruk atau dampak laporannya bagi masa depan anak dan keluarga. Mereka tidak lagi memikirkan mengenai dirinya yang telah mendapatkan kekerasan.
• Ada desakan dari keluarga yang menginginkan supaya mempertimbangkan lagi keadaan si pelaku, (misalnya pelakunya adalah seorang tokoh agama/tokoh masyarakat) penilaian sosial masyarakat terhadap pelaku dan korban.
• alasan ekonomi (suaminya adalah satu-satunya pencari nafkah), ditambah lagi keluarga korban tidak mendukung, misalnya tidak memberikan dukungan finansial atau ekonomi bila nanti akhirnya bercerai,
• ketergantungan emosi antara cinta, benci dan harapan suami bisa kembali bersikap baik,

Kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri bia dikaji dengan Teori Struktural Fungsional, menunjukan bahwa fungsi suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipenuhi oleh suami, sedangkan merujuk pada Pasal 34 ayat (2) tertulis bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, tidak dapat dilaksanakan fungsi tersebut oleh korban kekerasan.
Keadaaan tidak berfungsinya peran dan tidak terpenuhinya kewajiban suami dan isteri tersebut menurut Teori Konflik, dapat memicu terjadinya pertikaian dalam keluarga, sehingga ada kegoncangan dalam hal emosi dan perasaan suami isteri. Akibatnya dapat terjadi kekerasan suami terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga. Pengetahuan dan pemahaman pasangan dalam mengelola emosi yang masih kurang baik, pengelolaan terhadap kemarahan dan pemahaman terhadap perilaku kekerasan yang belum baik merupakan penyebab suami sebagai pelaku kekerasan melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Sedangkan menjawab permasalahan yang kedua tentang belum digunakannya putusan pidana tambahan oleh hakim dapat dilihat berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Wonosari untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga tercatat di tahun 2010 ada 2 perkara, tahun 2011 ada 2 perkara, pada tahun 2012 dan 1 perkara, dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut:
Tabel 2
Data Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Untuk Perkara
Kekerasan Terhadap Isteri Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012
No Tahun Nomor Perkara Jenis kekerasan Identitas Pelaku Dakwaan Jenis Putusan Hakim
Umur Pekerjaan Pendidikan
1 2010 59/PID.B/2010/PN.WNS Fisik

34 Tukang Ojek SD tidak tamat Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir
2 2010 150/PID.B/2010/PN.WNS Fisik

38 PNS Kejak -saan Negeri Wono- sari S1 Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.23 Tahun Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3 2011 27/PID.B/2011/PN.WNS
Pene-lanta-ran

24 Maha-siswa SMK Pasal 49 ayat (a) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4 2011 63/PID.B/2011/PN.WNS Fisik

34 Swasta SMP Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari
5 2012 116/Pid.Sus/2012/PN.WNS Fisik

29 Swasta SLTP Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Data Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Untuk Perkara Kekerasan Terhadap Isteri tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa jenis tindak pidana kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik yaitu 4 perkara. Ada 1 perkara kekerasan penelantaran. Tabel juga menunjukkan bahwa dakwaan terhadap pelaku menggunakan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT, sedangkan putusan pidana penjara 3 bulan menjadi pilihan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi suami sebagai pelaku kekerasan.
Alasan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan, karena tuntutan dari Jaksa yang menuntut pelaku kekerasan dengan pidana 3 bulan pidana penjara. Hakim juga mempertimbangan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan keadaan bagi pelaku yang meringankan pidana, seperti misalnya belum pernah melakukan tindak pidana dan ada itikad baik untuk bersikap baik selama persidangan. Adanya pertimbangan mengenai keadaan keluarga apabila si pelaku dihukum lebih dari 1 tahun akan berakibat pada faktor non hukum, seperti masalah ekonomi keluarga karena pelaku sebagai pencari nafkah keluarga.
Sampai dengan tahun 2013 belum ada putusan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU PKDRT. Alasan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga adalah karena :
1. Belum pernah ada tuntutan/dakwaan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b UU PKDRT;
2. Belum ada edaran atau juknis dari Mahkamah Agung mengenai siapa atau lembaga mana yang akan melakukan pengawasan dan memberikan konseling kepada pelaku, dan belum adanya sarana dan prasarana serta SDM dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan Pasal 50 huruf b UU PKDRT.
3. Hakim belum mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, karena menurut penjelasan dari Pasal 50 huruf b UU PKDRT tertulis lembaga tersebut sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku, misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlianmemberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu belum pernah melakukan sosialisasi kepada Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari.
Berdasarkan hasil dari jawaban persoalan tersebut, berikut ini saran/ usulan untuk dapat ditindaklanjuti dari instansi/lembaga terkait yaitu:
1. Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga lebih jelas dan dapat diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya memberikan layanan konseling pada pelaku yang dapat dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BPMPKB Kabupaten Gunungkidul dan bekerjasama dengan Rifka Annisa perlu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera memfasilitasi terwujudnya P2TP2A Berjejaring yang mampu memberikan layanan kepada korban maupun pelaku kekerasan.
4. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan proses konseling bagi suami sebagai pelaku kekerasan yang sifatnya mandatory maupun voluntary.
5. BPPM DIY diharapkan melakukan akreditasi lembaga layanan konseling bagi korban dan pelaku untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul lebih aktif melakukan koordinasi dengan UPPA Polres Gunungkidul dan Rifka Annisa dalam pelayanan konseling bagi pelaku kekerasan yang aduan atau laporan isteri sebagai korban ada kecenderungan akan dicabut, sehingga sebelum dicabut ada intervensi bagi suami sebagai pelaku kekerasan.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL
Annisa,Rifka, 2000, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender, Galang Printika,Yogyakarta.
——————–,2009, Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Enam Propinsi Di Indonesia, Mahameru, Yogyakarta.
Beilharz, Peter, 2003, Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana , Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hamzah, Jur, Andi, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Hasyim, Nur, 2010, Begini Idealnya Laki-Laki, Panduan Untuk Mengenali Diri Dan Perilaku,Rifka Annisa, Yogyakarta.
——————,2010, Warna Warni Lelaki, Rifka Annisa, Yogyakarta.
Hasyim, Nur, Kuriawan, Aditya Putra, Hayati, Eli Nur, 2007, Menjadi Laki-Laki, Panduan Laki-laki Jawa Tentang Maskulinitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rifka Creative Communication, Yogyakarta.
Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Yayasan Obor Indonesia,Edisi Pertama: Januari, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,.
McLeod, Jhon, 2006, Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Soge, Paulinus, 2007, Laporan Penelitian Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Atmajaya, Yogyakart.
Perempuan, Mitra, 2008, Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Workshop 27 Juni 2008 di Jakarta, Jakarta.
Prasetyo, Teguh , 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
———————, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,.
Ritzer, George. 2009,Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Saleh, K. Wantjik, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UndangUndangDasar 1945.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Pengaturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
C. WEBSITE/INTERNET:
Budi Kurniawan,Aloysius, 2012,Kasus KDRT di Yogyakarta Masih Tinggi, http://www.Kompas.com,Yogyakarta,http://regional.kompas.com/read/2012/10/04/20573173/ Kasus.KDRT.di.Yogyakarta. Masih.Tinggi.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2012,Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011, Jakarta.
Prevalence of Domestic Violence, 2006, http://www.stopvaw.org,diakses tanggal 21 Januari 2013.
Online,Republika, 2012,Kasus KDRT Meningkat, Sabtu, 28 April 2012,http://www. republika.co.id/berita/ nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat, diakses pada tanggal 21 Januari 2013.
World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO), 2012, Understanding and addressing violence against women,Intimate partner violence,2012,http://www.who.int diakses tanggal 21 Januari 2013.

D. KAMUS
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Termorshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djembatan, Jakarta.
Andreae, Fockema, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia,1983, Binacipta, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s