Review Kereta Mutiara Selatan ke Surabaya

image

Hola lur… Apa kabar? Semoga selalu dilindungi Tuhan dan sehat selalu. Semalam saya kebingungan cari tiket untuk pergi kesurabaya, setelah coba pesan online lewat tiket.com, ternyata gagal transaksi pembayaran melalui mocas bri, yah akhirnya ngebut cus ke Stasiun Tugu, yang ternyata baru tahu kalo parkirnya sekarang melalui pintu barat, yang lumayan jauh bro dari biasnya, hampir deket trafficklight perempatan Jetis, langsung menuju tempat booking tiket ternyata jam 11an lebih baru istirahat petugasnya, mencoba beli melalui mesin tiket onlen juga koneksinya lemot dan tiket tidak bisa dibooking, akhirnya setelah nunggu agak lama petugasnya ada, dan pesanlah tiket Kereta Mutiara Selatan jam 00.48, jurusan dari bandung dengan harga Rp.205.000, dan akhirnya kereta berangkat jam 01.00 lebih dikit, dapat gerbong bisnis no 5, dengan nomor kursi 13a, lumayan sepi gerbongnya, tp setelah mau dibuka korsinya dibuat berhadapan ternyata rusak bangkunya.
Ya sudah pindah kebelang, eh setelah sekitar sejam duduk yang dibawah ac, acnya bocor mengalirlah air es mak nyusss….dan dengan sigap petugas kebersihan mempersilahkan pindah tempat duduk karena banyak bangku yang kosong.
Review mengenai bangku kereta mutiara selatan ini cukup nyaman, busa joknya tebal, tapi sempit kalo buat selonjoran jelas gak bis.
Didindingnya ada steker atau colokan lumayan buat ngecas ada dua lobang.Sempat ditawarin kasur dengan sewa sendiri Rp.5.000.
Untuk perjalanan ke Surabaya ternyata lebih nyaman dengan kereta, kalau menggunakan kendaraan roda empat kurang nyaman karena kondisi jalannya yang tidak baik. Lumayanlah dengan harga segitu, bisa tidur nyenyak…hahahaa, acnya juga tidak terlalu dingin.
Sampai di Surabaya turun di Stasiun Gubeng Lama jam 06.00 pagi.
Monggo kalau buat alternatif ke Surabaya, silahkan coba Kereta Api Mutiara Selatan.

Sekian lur moga bermanfaat.

Pemetaan P2TP2A Daerah Istimewa Yogyakarta

image

Sugeng enjang lur, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindunganNya selalu.

Pembaca blog yang saya cintai, pada hari Rabu tanggal 11 november 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan FGD tentang pemetaan P2TP2A di DIY, yang merupakan FGD keduakalinya dalam kaitanya Pemetaan P2TP2A.
P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Narasumber kegiatan ini adalah Bp. Sis Paryadi dari PSW UGM, beliau menyampaikan tentang penelitiannya terhadap pemetaan P2TP2A.
Tujuan penelitian dan observasi adalah bahwa untuk pengembangan kebijakan diperlukan basis bukti, serta adanya indikasi SDM yang terbatas, dan perlu model penyediaan layanan yang efektif.
Karena kondisi tersebut perlu memetakan bagaimana kelembagaan P2TP2A yang minimal perlu ada bagi pemerintah daerah. Perlu servis model yang robust/sederhana, agar semua fungsi P2TP2A itu bisa tercover.
Dimensi pengelolaan kelembagaan, landasan kebijakan sudah ada baik perbub, sk, perwali dll, di DIY sudah muncul bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak, kota Yogyakarta sudah spesifik ada di RPJMDnya.
Jaminan kualitas dari pelaksanaan layanan yang diberikan, dari hasil pemetaan, dari tiga fungsi, fungsi layananya 60 persen, fungsi informasi yang kurang, pemberdayaan yang belum maksimal,
Tiga fungsi yang mengarah ke kesejahteraan kualitas hidup perempuan dan anak.
Masih ada tumpang tindih fungsi antara P2TP2A dgn bidang pemberdayaan perempuan.
Sarana prasarana penunjang tiga fungsi P2TP2A bagaimana dukungannya.

image

Pada kesempatan ini , disampaikan bahwa akan dipaparkan indikator penilian yang tujuannya bukan hanya untuk menilai P2TP2A di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, serta provinsi, tetapi untuk belajar bersama bagaimanakah praktek terbaik P2TP2A, menuju fungsi yang ideal.
Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Proses pembentukan P2TP2A
Bagaimana Inisiatif pendiriannya, apakah top down, atau bottom up,
2. Saat pembentukan bagaimana keterlibatan stake holdernya, apakah hanya pemerintah, atau melibatkan lsm, masyarakat , lembaga pemerintah dan dunia usaha.
3.regulasi atau peraturan yang mendasari pembentukam lembaga, apakah ada perda, pergub, perbub, apakah ada AD ART, apakah ada struktur organisasinya.
4. Layanan yang diberikan, apakah ada layanan informasi dan promosi, pelayanan hukum, psikologis, dll, sistem jejaring atau rujukannya.
5.Sarana dan Prasarana P2TP2A,  yang antara lain punya gedung yang mendukung fungsi atau tidak, punya sekretariat tdk.
6. Sarpras lain yang mendukung fungsi, ruangan dan dukungan peralatan lain.
7. Program Kerja dan Pembiayaan, apakah memiliki program kerja tahunan tidak, banyak yang sifatnya pasif, punya road map jangka panjang, menengah, pendek, kegiatan, outcomes, output,.
8. Bagaimana pelaksanaan itu apakah melibatkan lembaga, masyarakat dan dunia usaha.
9. Pembiayaan, bagaimama sumber pembiayaannya, lembaga pemerintau, masyarakat, dunia usaha, kondisi pembiayaan yang cukup, baik atau kurang.
10. Sumber daya manusia, apakah sudsh punya SDM tetap, kontrak, volunter.
11.SDM sesuai dengan fungsi layanan yang diberikan.
12. SDM yg sesuai bidang atau bersertifikat
13. Peningkatan kapasitas SDM, apakah ada program pelatihan rutin, ada pelatihan insidental, dan peningkatan kapasitas internal.
14. Fungsi lembaganya, pusat informasi, pusat pelayanan, pusat pemberdayaan.
15.Jejaring, keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat.

Dari indikator tersebut diperlukan masukan dan kritisi dari para peserta FGD sebagai bahan dalam laporan di FGD berikutnya.

Sekian lur, monggo dicermati. Maturnuwun

RUU Disabilitas sebagai afirmatif action!

Apa kabar sedulur seperjuangan, selamat Hari Pahlawan, puji syukur untuk jasa para pahlawan  yang telah memerdekakan bangsa ini.
Hari ini tanggal 10 november 2015, bertempat di Hotel Matahari, diselenggarakan dialog publik Dukungan Publio terhadap RUU Disabilitas yg berpihak kepada Disabilitas Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 provinsi, agar RUU ini benar benar dapat berpihak pada difabel.
Meskipun sudah ada UU No. 4 Tahun 1997, untuk melindungi penyandang disabilitas, namun belum ada aturan tentang perlakuan khusus bagi disabilitas agar bebas dari kekerasan, diskriminasi, persamaan hak di hadapan hukum.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai adalah terbangunya jaringan organisasi untuk melakukan advokasi bersama RUU Disabilitas, pemerintah dan legislator memahami persoalan kelompok kepentingan disabilitas dsn mengakomodir usulan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY, dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU disabilitas, terbukanya ruang komunikasi antara legislator, pemerintah, anggota KPI yg menjadi konstituennya termasuk didalamnya proses penyerapan aspirasi rakyat.
Pemateri yang pertama adalah Bp. Untung, Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY,  dalam materinya disampaikan implementasi perlindungan sosial, pemenuhan hak hak disabilitas berdasarkan Perda No 4 Tahun 2012.
Permasalahan tntang mempekerjakan disabilitas, perusahaan tidak keberatan, tapi terkait dengan resiko kerja dan keselamatan kerja bagi disabilitas ini blm bisa dipenuhi aksesibilitasnya, sehingga blm terpenuhi. Tp kalau wirausahawan penyandang disabilitas banyak ditemui, dan mempekerjakan disabilitas.

image

Perlu membangun komunikasi sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh aksesibilitas dalam pemenuhan hak nya.
Dinsos punya komite disabilitas, dan meminta masukan dari para penyandang disabilitas kepada komite tersebut.

Ibu Purwanti dari SIGAP Yogyakarta, menyampaikan bahwa spirit RUU Disabilitas, bagaimana memandang kaum difabel?
Prinsip  CEDAW menjadi prinsip dasar dalam UNCRPD, sehingga perlu diadopsi dalam RUU Disabilitas. RUU Sudah membicarakan perempuan disabilitas, tapi ada hal yg tertinggal atau aturan tersebut perlu pencermatan lebih dalam.
1.Hak Kesehatan Reproduksi, ps 23 RUU
2.diskriminasi ganda,
3. Bentuk bentuk perlindungan lebih yg seperti apa?
4.disabiltas sebagai pelaku pidana.
Rekomendadi pada RUU:
1. Cedaw menjadi konsideran seperti di UU perlindungan anak., melihat konvensi yg lain.
2. Kesetaraan menjadi point/prinsip pada RUU.
3. Ada pengakuan bahwa penyandang disbilitas permpuan dan anak perempuan berisiko lebih tinghi/kerentanan, menekankan prespektif gender
4. Penjelasan mengenai diskriminasi berlapis masuk dalam ketentuan umum.
5. Perempuan dgn disabilitas diatur khusus.
6.hak reproduksi bagi disabilitas, diatur sendiri.
7. Perlindungan lebih mengacu pada Uncrpd.

Materi dari KPI, menyampaikan bahwa KPI konsen pada mengkawal proses RUU Disabilitas. Banyak sekali kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.
Rendahnya kualitas SDM, fasilitas untuk disabilitas, tdk hanya jalan untuk yang berkursi roda tp akes yang lain, bagi penyandang disabilitas yg lain.
Persoalannya di Indonesia data akurat yang terpadu penyandang disabilitas tidak dimiliki.

Setelah disampaikan paparan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dari Ombudsman Swasta DIY menanyakan  bagaimana solusi terkait dengan  masih terdapat kesulitan data dalam pengambilan kebijakan, dan menyampaikan mengenai Perda Disabilitas perlu emplemtasi.
Mendefinisikan disabilitas berat masih salah, sehingga timbul aduan di ombudsman. Perlindungan hukum terkait dengan instansi yg memiliki tim khusus bagi pelayanan Disabilitas.
Okto, Dinsos di Kota Yogyakarta, data terkait dengan disabilitas, data tidak akan pernah selesai, karena tuntutan yang tinggi. Carefour membutuhkan 50 tenaga tp yang mendaftar 23 orang.
Membangun mainstriming tentang disabilitas sangat sulit sehingga perlu mengundang Bappeda.
Hak politik bagi disabilitas perlu diharapkan untuk terlibat dalam musrembang.
Bp. Ari dari Bappeda DIY menyampaikan bahwa terkait pendataan PMKS penyandang disabilitas diatur di permensos 2012, dilakukan secara berjenjang.
Pada tahun 2016, proses penyusunan pada RAPBD, program di dinsos ada updating data PMKS di DIY, yang masih dalam pengodokan di legislatif.
Terkait Aksesibilitas pada difabel terhadap gedung, sudah dicoba gedung pemerintah diarahkan lebih aksesible pada difable.
Bappeda juga sudah mengundang para Disabilitas untuk terlibat dalam musrenbang, selain itu juga ada sistem informasi yg bs diakses oleh masyarakat, melalui aplikasi jogjaplan.com, secara online bs dituliskan kebutuhannya.
Komite Disabilitas tk provinsi berdialog dengan Gubernur, danmembuat proposal yang ditindaklanjuti oleh Dinsos Provinsi.

Bp. Untung, Kepala Dinsos  menanggapi bahwa Dinsos DIY membuat data seakurat mungkin, dengan membuat data PMKS, basis datanya dari kabupaten kota. Disampaikan pula bahwa  setiap SKPD wajib hukumnya untuk memiliki data, Penilaian kebutuhan berdasarkan data. Dalam Perda DIY implementasinya sesuai dengan bidangnya dan sifatnya lintas sektor.

Andri, FH Hoscokroaminto., menyampaikan bahwa  draft RUUnya tidak disampaikan, apakah ada komite didalam draftnya?, jaminan kesehatan bagi  disabilitas terkait dengan korban disabilitas, apakah ada diatur dalam RUU tsb?
Masukan pada penegak hukum, diminta bisa menangani disabilitas, polisi yg bs interpreter akan sangat kesulitan, model konsep jejaring dalam memberikan layanan bagi Disabilitas perlu diatur dalam RUU tersebut.

Mbak Purwanti menyampaikan pernah berkoordinasi dengan BPS, kenapa pendataan tidak segera dilakukan? Ternyata BPS tidak mempunyai kewenangan pendataan sifatnya sektoral, bps bersifat umum, kemudian disampaikan ke kemensos, dan di kemensos tidak ada anggaran pendataan bagi difable, hanya didata yang mendapat bantuan saja.

Terkait dengan jamkesus tidak banyak difabel yang belum bs akses, penyerapan tidak maksimal datanya banyak yang salah, bahkan akses protese. Banyak yg belum dapat akses obat obatan belum masuk dalam daftar Bpjs. Pelayanan kesehatan yang membutuhkan perjuangan, mencari rujukan, dan mengantri smp menunggu obat butuh waktu 3 hari.

Dari diskusi atau dialog tersebut perlu adanya keterlibatan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam mengkritisi RUU Disabilitas.

Sekian moga bermanfaat.

Pakai BPJS, fotokopi dokumen lagi!!

image

Selamat pagi lur, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberkati.
Maaf ni karena blog vakum cukup lama karena memang banyak hal yang sedang diselesaikan terkait load pekerjaan yang menggunung.
Walaupun ada surat edaran kapolri mengenai hates of speach yang lagi marak beredar saya tidak akan membicarakan hal tersebut, karena yang saya tulis saat ini lebih pada keadaan realistis yang sedang terjadi. Halah….
Jadi begini lur, saya pengguna BPJS, nah pada saat mendaftarkan kepesertaan BPJS juga sangat sangat not user friendly, banyak dokumen yang wajib disertakan, apalagi kalau PNS, masih banyak printilan printilan fotocopy yang diwajibkan. Pernah mendaftarkan orang tua saya secara online, eh tp kok ya secara manual harus mengurus lagi dengan fc dokumen yang macam macam. Ya gak masalah sih sebenarnya….tapi.!!!!!????

Pada saat akan menggunakan BPJS, SETIAP KALI mau berobat, harus menyiapkan semua dokumen fotocopynya, mulai dari fc kartu bpjs, surat rujukan, ktp,kk, kartu periksa, dll, semua difotocopy lagi. Nah apa gunanya di awal dahulu mendaftarkan dengan semua persyaratannya? Kalau pada saat akan periksa harus melengkapi berkas berkas tersebut.

Menurut saya, proses verifikasi dokumen yang di lakukan petugas BPJS di setiap rumah sakit sebenarnya cukup kartu BPJS, nah sekarang ini kan sudah jamannya paperless, kok masih saja  dengan menyerahkan  administrasi yang tidak perlu.???
Selain masalah administrasi yang ngoyoworo tersebut masih banyak persoalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan ini, sehingga perlu diatur kebijakan yang lebih user friendly.
Bagaimana dengan pendapat para sedulur semua terkait pelayanan BPJS Kesetanan eh Kesehatan? Monggo saling share.
Salam