RUU Disabilitas sebagai afirmatif action!

Posted on Updated on

Apa kabar sedulur seperjuangan, selamat Hari Pahlawan, puji syukur untuk jasa para pahlawan  yang telah memerdekakan bangsa ini.
Hari ini tanggal 10 november 2015, bertempat di Hotel Matahari, diselenggarakan dialog publik Dukungan Publio terhadap RUU Disabilitas yg berpihak kepada Disabilitas Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 provinsi, agar RUU ini benar benar dapat berpihak pada difabel.
Meskipun sudah ada UU No. 4 Tahun 1997, untuk melindungi penyandang disabilitas, namun belum ada aturan tentang perlakuan khusus bagi disabilitas agar bebas dari kekerasan, diskriminasi, persamaan hak di hadapan hukum.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai adalah terbangunya jaringan organisasi untuk melakukan advokasi bersama RUU Disabilitas, pemerintah dan legislator memahami persoalan kelompok kepentingan disabilitas dsn mengakomodir usulan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY, dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU disabilitas, terbukanya ruang komunikasi antara legislator, pemerintah, anggota KPI yg menjadi konstituennya termasuk didalamnya proses penyerapan aspirasi rakyat.
Pemateri yang pertama adalah Bp. Untung, Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY,  dalam materinya disampaikan implementasi perlindungan sosial, pemenuhan hak hak disabilitas berdasarkan Perda No 4 Tahun 2012.
Permasalahan tntang mempekerjakan disabilitas, perusahaan tidak keberatan, tapi terkait dengan resiko kerja dan keselamatan kerja bagi disabilitas ini blm bisa dipenuhi aksesibilitasnya, sehingga blm terpenuhi. Tp kalau wirausahawan penyandang disabilitas banyak ditemui, dan mempekerjakan disabilitas.

image

Perlu membangun komunikasi sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh aksesibilitas dalam pemenuhan hak nya.
Dinsos punya komite disabilitas, dan meminta masukan dari para penyandang disabilitas kepada komite tersebut.

Ibu Purwanti dari SIGAP Yogyakarta, menyampaikan bahwa spirit RUU Disabilitas, bagaimana memandang kaum difabel?
Prinsip  CEDAW menjadi prinsip dasar dalam UNCRPD, sehingga perlu diadopsi dalam RUU Disabilitas. RUU Sudah membicarakan perempuan disabilitas, tapi ada hal yg tertinggal atau aturan tersebut perlu pencermatan lebih dalam.
1.Hak Kesehatan Reproduksi, ps 23 RUU
2.diskriminasi ganda,
3. Bentuk bentuk perlindungan lebih yg seperti apa?
4.disabiltas sebagai pelaku pidana.
Rekomendadi pada RUU:
1. Cedaw menjadi konsideran seperti di UU perlindungan anak., melihat konvensi yg lain.
2. Kesetaraan menjadi point/prinsip pada RUU.
3. Ada pengakuan bahwa penyandang disbilitas permpuan dan anak perempuan berisiko lebih tinghi/kerentanan, menekankan prespektif gender
4. Penjelasan mengenai diskriminasi berlapis masuk dalam ketentuan umum.
5. Perempuan dgn disabilitas diatur khusus.
6.hak reproduksi bagi disabilitas, diatur sendiri.
7. Perlindungan lebih mengacu pada Uncrpd.

Materi dari KPI, menyampaikan bahwa KPI konsen pada mengkawal proses RUU Disabilitas. Banyak sekali kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.
Rendahnya kualitas SDM, fasilitas untuk disabilitas, tdk hanya jalan untuk yang berkursi roda tp akes yang lain, bagi penyandang disabilitas yg lain.
Persoalannya di Indonesia data akurat yang terpadu penyandang disabilitas tidak dimiliki.

Setelah disampaikan paparan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dari Ombudsman Swasta DIY menanyakan  bagaimana solusi terkait dengan  masih terdapat kesulitan data dalam pengambilan kebijakan, dan menyampaikan mengenai Perda Disabilitas perlu emplemtasi.
Mendefinisikan disabilitas berat masih salah, sehingga timbul aduan di ombudsman. Perlindungan hukum terkait dengan instansi yg memiliki tim khusus bagi pelayanan Disabilitas.
Okto, Dinsos di Kota Yogyakarta, data terkait dengan disabilitas, data tidak akan pernah selesai, karena tuntutan yang tinggi. Carefour membutuhkan 50 tenaga tp yang mendaftar 23 orang.
Membangun mainstriming tentang disabilitas sangat sulit sehingga perlu mengundang Bappeda.
Hak politik bagi disabilitas perlu diharapkan untuk terlibat dalam musrembang.
Bp. Ari dari Bappeda DIY menyampaikan bahwa terkait pendataan PMKS penyandang disabilitas diatur di permensos 2012, dilakukan secara berjenjang.
Pada tahun 2016, proses penyusunan pada RAPBD, program di dinsos ada updating data PMKS di DIY, yang masih dalam pengodokan di legislatif.
Terkait Aksesibilitas pada difabel terhadap gedung, sudah dicoba gedung pemerintah diarahkan lebih aksesible pada difable.
Bappeda juga sudah mengundang para Disabilitas untuk terlibat dalam musrenbang, selain itu juga ada sistem informasi yg bs diakses oleh masyarakat, melalui aplikasi jogjaplan.com, secara online bs dituliskan kebutuhannya.
Komite Disabilitas tk provinsi berdialog dengan Gubernur, danmembuat proposal yang ditindaklanjuti oleh Dinsos Provinsi.

Bp. Untung, Kepala Dinsos  menanggapi bahwa Dinsos DIY membuat data seakurat mungkin, dengan membuat data PMKS, basis datanya dari kabupaten kota. Disampaikan pula bahwa  setiap SKPD wajib hukumnya untuk memiliki data, Penilaian kebutuhan berdasarkan data. Dalam Perda DIY implementasinya sesuai dengan bidangnya dan sifatnya lintas sektor.

Andri, FH Hoscokroaminto., menyampaikan bahwa  draft RUUnya tidak disampaikan, apakah ada komite didalam draftnya?, jaminan kesehatan bagi  disabilitas terkait dengan korban disabilitas, apakah ada diatur dalam RUU tsb?
Masukan pada penegak hukum, diminta bisa menangani disabilitas, polisi yg bs interpreter akan sangat kesulitan, model konsep jejaring dalam memberikan layanan bagi Disabilitas perlu diatur dalam RUU tersebut.

Mbak Purwanti menyampaikan pernah berkoordinasi dengan BPS, kenapa pendataan tidak segera dilakukan? Ternyata BPS tidak mempunyai kewenangan pendataan sifatnya sektoral, bps bersifat umum, kemudian disampaikan ke kemensos, dan di kemensos tidak ada anggaran pendataan bagi difable, hanya didata yang mendapat bantuan saja.

Terkait dengan jamkesus tidak banyak difabel yang belum bs akses, penyerapan tidak maksimal datanya banyak yang salah, bahkan akses protese. Banyak yg belum dapat akses obat obatan belum masuk dalam daftar Bpjs. Pelayanan kesehatan yang membutuhkan perjuangan, mencari rujukan, dan mengantri smp menunggu obat butuh waktu 3 hari.

Dari diskusi atau dialog tersebut perlu adanya keterlibatan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam mengkritisi RUU Disabilitas.

Sekian moga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s