Indikator Kelembagaan PP &PA Kabupaten

Posted on Updated on

Exif_JPEG_420
Rakor Bangda

Salam damai,

Halo para sedulur ingkang kinasih, apa kabar? Semoga pada sehat segar bugar dan dalam lindungannya.

Pada kesempat ini saya ingin berbagi mengenai kegiatan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa s.d. Kamis/23 s.d. 25 Februari 2016 di Jayakarta Hotels & Resorts Jl. Laksda Adisucipto Km 8 Yogyakarta, saya ditugaskan oleh Kepala BPMPKB Kab. Gunungkidul untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yaitu Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Identifikasi Potensi Dan Kebutuhan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Rapat ini dihadiri oleh kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang peserta terdiri dari Pejabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengadakan Pilkada serentak dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat kali ini menghadirkan beberapa narasumber dari pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah  Ibu. Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri) menyampaikan materi Kondisi Umum, Arah Kebijakan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kebijakan Sektoral Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kewenangan Daerah Dalam Permberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Ibu.ERNI RACHMAWATI (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kemen PP dan PA), menyampaikan materi variabel pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, serta kedudukan P2TP2A. Disampaikan pula mengenai susunan kelembagaan Kementerian PP dan PA yang terbaru.

Selain Ibu Erni dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak ada  Ibu HELDA NUSI, SS, M.Si (Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) meyampaikan materi Nawacita dan RPJMN 2015 -2019, Arah Kebijakan dan Strategi, Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta materi disampaikan oleh bu Watik dari BPPM DIY menyampaikan materi Kebijakan Dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat ini adalah untuk mendapatkan gambaran fungsi dasar dan atau layanan utama serta layanan penunjang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperoleh data dan informasi sebagai fungsi dasar dan/atau layanan utama dari sub urusan bidang PP&PA, dan hasilnya beberapa kesimpulan sebagai  berikut:

  1. Arah Kebijakan RPJMN bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
  2. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan, 1) perempuan sebagai tenaga profesional, 2) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan 3) perempuan dalam sumbangan pendapatan, supaya dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk program kedalam dokumen rencana daerah.
  3. Fungsi layanan utama dan layanan pendukung yang akan ditetapkan adalah sebagai cerminan dari kewenangan pemerintah daerah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
  4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat masuk kedalam kelembagaan perangkat daerah untuk kejelasan dalam penganggaran.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, kelembagaan PP dan PA akan mengalami perubahan dan penyesuaian.
urusan pemerintahan

UU No.23 Tahun 2014  terdapat pembagian urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari 6 urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, pemerintahan umum, sedangkan  urusan konkuren ada 24 urusan wajib dan 8 urusan  pilihan. Dari 24 urusan wajib tersebut ada dua kategori yaitu 6 yang bersifat pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial) sedangkan  untuk  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk yang BERSIFAT NON PELAYANAN DASAR .

Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pada Pasal 18  pelayanan dasar ini merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib dan ada Standar Pelayanan Minimalnya, dalam pelakasaan urusan tersebut masih terkendala pada besar anggaran dan sdmnya, dan parahnya dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperparah keadaan tersebut, karena urusannya menjadi bersifat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR dan hal ini tidak ada penjelasan atau kajian dalam penjelasan pasal 12 UU No.23 Tahun 2014. Mengapa demikian?  mungkin para sedulur disini bisa menjelaskan. apakah karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bukan hal yang penting untuk dianggarkan atau bagaimana?

Pada tahun 2015, Kementerian PP dan PA melalui Biro Perencanaan telah merumuskan variabel pemetaan urusan di Bidang PP dan PA dalam rangka pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA
Variabel tersebut akan menjadi lampiran RPP pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah selesai dibahas. terkait dengan variabel tersebut menurut pendapat saya belum ada kejelasan alasan pemilihan variabel dan dasar pertimbangan serta bagaimana kriterianya agar variabel tersebut dapat terisi dengan baik dan jelas sesuai dengan data yang ada. Walaupun sudah ada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PP &PA , tetapi masih banyak menimbulkan persoalan dan belum ada tindak lanjut mengenai pembahasan pengisian indikator variabel tersebut.

Indikator Variabel Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. IPG (Indeks Pengarusutamaan Gender) di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  2. Jumlah Organisasi perempuan dan Anak di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  3. Jumlah lembaga penyedia layanan PPPA di Daerah Prov, Kab/Kota.
  4. Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Provinsi, atau per 10.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Kab/Kota.
  5. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Provinsi atau per 1.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Kab/Kota

Dari indikator tersebut kemudian muncul tipologi dinas menjadi Tipe A, Tipe B, Tipe C, euforia yang terjadi Kabupaten/Kota/Provinsi sangat ingin agar menjadi Dinas TIPE A, tetapi apa daya banyak juga yang menjadi Dinas Tipe B bahkan Tipe C.

Dinas TIPE A

 

Dinas TIPE B

Dinas TIPE C

Realitas yang terjadi saat ini, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, masing-masing kabupaten kota tidak berdiri sendiri sebagai SKPD, melainkan penggabungan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Bidang Pemerintahan Desa, dan lain-lain, sedangkan bentuknya ada yang Kantor, Dinas, Badan.

Diskusi yang terjadi apapun bentuk tipologinya, mau jadi dinas tipe A, B, atau C tidak akan berpengaruh besar apabila anggaran tidak ada plafonisasi sesuai tipenya. Sebagaimana contohnya misalkan  Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tipe Kantor P mengelola anggaran sebesar 9 Milyar sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tipe Badan mengelola anggaran 2 Milyar, dengan kelas SKPD yang berbeda katakanlah kita analogikan Pemkab Gunungkidul Kelas A dan Pemkot Yogyakarta kelas C, tetapi fungsi kelembagaan akan lebih maksimal Pemkot Yogyakarta yang memiliki sumber anggaran lebih besar.

Bagi saya pribadi mau dinas tipe A, B,C tidak akan berpengaruh signifikan bagai pelayanan publik apabila dalam RPP yang akan diterbitkan nanti tidak mengalokasikan /palfonisasi anggaran sesuai dengan tipenya.

Persoalan lain adalah masalah penggabungan urusan yang serumpun dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Saat ini semua sektor/urusan sangat bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nah bagaimana tim kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyikapi hal tersebut, perlu adanya pengkajian dan simulasi terkait dengan bentuk Perangkat Daerahnya apakah menjadi Dinas Tipe A,B,C atau Badan, tentunya dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Salam, semoga sukse selalu!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s