Diskusi Musikal Simponi Band dan Deklarasi Berlian

IMG_0436.JPG

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Diskusi Musikal Bersama Lindungi Anak di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Wonosari pada hari Sabtu 10 September 2016 yang dimulai pada jam 11.00 WIB dengan menghadirkan Simponi Band (Sindikat Musik Penghuni Bumi), yang menyampaikan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dr. Wahyu Hartomo, MSc, yang merupakan Sekretaris Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan perlindungan anak dan diharapkan dapat mengena di hati anak-anak dan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dengan metode yang dapat mengena bukan melalui sosialisasi satu arah tetapi melalui musik dengan diskusi musik, diharapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat melakukan berbagai macam cara yang lebih kreatif dan rekreatif dalam menyampaikan sosialisasi perlindungan anak seperti diskusi musikal.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, Bapak Dr. Ir. Pribudiarta Nursitepu mengungkapkan, hasil survei kekerasan seksual anak usia 13 sampai dengan 17 tahu cukup besar, Korban kekerasab anak laki-laki prevalensinya 8,1% sedangkan perempuan 4 %, jika  dilihat dari populasi anak Indonesia87.000.000, kecenderunganna ada 600.000 lebih aak mengalami kekerasan Seksual.

Asisten Deputi  Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, Ibu Rini Handayani SE, menyampaikan  bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu lokasi dari pilot project gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yaitu Desa Ngalang dan Desa Kemadang, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Acara Diskusi Musikal Bersama Lindungi Anak tersebut menurut Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos merupakan acara yang positif dan perlu diselenggarakan kembali acara sosialiasi dengan model yang mengena dan sesuai dengan pemahaman anak-anak.
IMG_0589.JPG

Peserta kurang lebih 500 anak pada kegiatan ini terdiri dari perwakilan anak-anak SMP, SMA, SMK se- Kabupaten Gunungkidul, Forum Anak Desa, dan undangan dari SKPD terkait dan dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan selanjutnya dilangsungkan penandatanganan Deklarasi Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Kabupaten Gunungkidul.

IMG_0558.JPG

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Bapak Sujoko, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa sangat kagum dengan pertanyaan dari peserta yang sangat aktif dalam diskusi perlindungan anak. Dengan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Keputusan Bupati No 170/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diharapkan anak-anak lebih berprestasi secara akademis maupun meningkatkan etika pergaulan remaja yang saat ini cukup mengkawatirkan sehingga dapat menghindari perkawinan pada usia anak yang akan menyebabkan lost generation.

IMG_0567.JPG

 

Indikator Kelembagaan PP &PA Kabupaten

Exif_JPEG_420
Rakor Bangda

Salam damai,

Halo para sedulur ingkang kinasih, apa kabar? Semoga pada sehat segar bugar dan dalam lindungannya.

Pada kesempat ini saya ingin berbagi mengenai kegiatan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa s.d. Kamis/23 s.d. 25 Februari 2016 di Jayakarta Hotels & Resorts Jl. Laksda Adisucipto Km 8 Yogyakarta, saya ditugaskan oleh Kepala BPMPKB Kab. Gunungkidul untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yaitu Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Identifikasi Potensi Dan Kebutuhan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Rapat ini dihadiri oleh kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang peserta terdiri dari Pejabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengadakan Pilkada serentak dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat kali ini menghadirkan beberapa narasumber dari pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah  Ibu. Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri) menyampaikan materi Kondisi Umum, Arah Kebijakan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kebijakan Sektoral Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kewenangan Daerah Dalam Permberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Ibu.ERNI RACHMAWATI (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kemen PP dan PA), menyampaikan materi variabel pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, serta kedudukan P2TP2A. Disampaikan pula mengenai susunan kelembagaan Kementerian PP dan PA yang terbaru.

Selain Ibu Erni dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak ada  Ibu HELDA NUSI, SS, M.Si (Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) meyampaikan materi Nawacita dan RPJMN 2015 -2019, Arah Kebijakan dan Strategi, Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta materi disampaikan oleh bu Watik dari BPPM DIY menyampaikan materi Kebijakan Dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat ini adalah untuk mendapatkan gambaran fungsi dasar dan atau layanan utama serta layanan penunjang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperoleh data dan informasi sebagai fungsi dasar dan/atau layanan utama dari sub urusan bidang PP&PA, dan hasilnya beberapa kesimpulan sebagai  berikut:

  1. Arah Kebijakan RPJMN bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
  2. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan, 1) perempuan sebagai tenaga profesional, 2) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan 3) perempuan dalam sumbangan pendapatan, supaya dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk program kedalam dokumen rencana daerah.
  3. Fungsi layanan utama dan layanan pendukung yang akan ditetapkan adalah sebagai cerminan dari kewenangan pemerintah daerah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
  4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat masuk kedalam kelembagaan perangkat daerah untuk kejelasan dalam penganggaran.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, kelembagaan PP dan PA akan mengalami perubahan dan penyesuaian.
urusan pemerintahan

UU No.23 Tahun 2014  terdapat pembagian urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari 6 urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, pemerintahan umum, sedangkan  urusan konkuren ada 24 urusan wajib dan 8 urusan  pilihan. Dari 24 urusan wajib tersebut ada dua kategori yaitu 6 yang bersifat pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial) sedangkan  untuk  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk yang BERSIFAT NON PELAYANAN DASAR .

Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pada Pasal 18  pelayanan dasar ini merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib dan ada Standar Pelayanan Minimalnya, dalam pelakasaan urusan tersebut masih terkendala pada besar anggaran dan sdmnya, dan parahnya dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperparah keadaan tersebut, karena urusannya menjadi bersifat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR dan hal ini tidak ada penjelasan atau kajian dalam penjelasan pasal 12 UU No.23 Tahun 2014. Mengapa demikian?  mungkin para sedulur disini bisa menjelaskan. apakah karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bukan hal yang penting untuk dianggarkan atau bagaimana?

Pada tahun 2015, Kementerian PP dan PA melalui Biro Perencanaan telah merumuskan variabel pemetaan urusan di Bidang PP dan PA dalam rangka pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA
Variabel tersebut akan menjadi lampiran RPP pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah selesai dibahas. terkait dengan variabel tersebut menurut pendapat saya belum ada kejelasan alasan pemilihan variabel dan dasar pertimbangan serta bagaimana kriterianya agar variabel tersebut dapat terisi dengan baik dan jelas sesuai dengan data yang ada. Walaupun sudah ada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PP &PA , tetapi masih banyak menimbulkan persoalan dan belum ada tindak lanjut mengenai pembahasan pengisian indikator variabel tersebut.

Indikator Variabel Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. IPG (Indeks Pengarusutamaan Gender) di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  2. Jumlah Organisasi perempuan dan Anak di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  3. Jumlah lembaga penyedia layanan PPPA di Daerah Prov, Kab/Kota.
  4. Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Provinsi, atau per 10.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Kab/Kota.
  5. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Provinsi atau per 1.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Kab/Kota

Dari indikator tersebut kemudian muncul tipologi dinas menjadi Tipe A, Tipe B, Tipe C, euforia yang terjadi Kabupaten/Kota/Provinsi sangat ingin agar menjadi Dinas TIPE A, tetapi apa daya banyak juga yang menjadi Dinas Tipe B bahkan Tipe C.

Dinas TIPE A

 

Dinas TIPE B

Dinas TIPE C

Realitas yang terjadi saat ini, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, masing-masing kabupaten kota tidak berdiri sendiri sebagai SKPD, melainkan penggabungan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Bidang Pemerintahan Desa, dan lain-lain, sedangkan bentuknya ada yang Kantor, Dinas, Badan.

Diskusi yang terjadi apapun bentuk tipologinya, mau jadi dinas tipe A, B, atau C tidak akan berpengaruh besar apabila anggaran tidak ada plafonisasi sesuai tipenya. Sebagaimana contohnya misalkan  Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tipe Kantor P mengelola anggaran sebesar 9 Milyar sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tipe Badan mengelola anggaran 2 Milyar, dengan kelas SKPD yang berbeda katakanlah kita analogikan Pemkab Gunungkidul Kelas A dan Pemkot Yogyakarta kelas C, tetapi fungsi kelembagaan akan lebih maksimal Pemkot Yogyakarta yang memiliki sumber anggaran lebih besar.

Bagi saya pribadi mau dinas tipe A, B,C tidak akan berpengaruh signifikan bagai pelayanan publik apabila dalam RPP yang akan diterbitkan nanti tidak mengalokasikan /palfonisasi anggaran sesuai dengan tipenya.

Persoalan lain adalah masalah penggabungan urusan yang serumpun dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Saat ini semua sektor/urusan sangat bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nah bagaimana tim kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyikapi hal tersebut, perlu adanya pengkajian dan simulasi terkait dengan bentuk Perangkat Daerahnya apakah menjadi Dinas Tipe A,B,C atau Badan, tentunya dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Salam, semoga sukse selalu!!

Evaluasi Pengarusutamaan Gender di DIY

Halo bro and sis

Apa kabar? Selamat Tahun baru 2016. sukses selalu

beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 2 Desember 2015, Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah DIY,  mengadakan kegiatan Ekspose pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan gender bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bapak Bambang Sulistiono menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di 4 kabupaten dan 1 kota serta di provinsi. Namun hasil dari evaluasi ini semua Kabupaten, kota dan provinsi masih bisa memberikan masukan terkait hasil evaluasi.

image

Prinsip Nawacita bahwa Negara harus hadir dalam Permasalahan kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan. Pengarusutamaan gender dan perlindungan Perempuan dan anak merupakan Cross cuting isue, program kesetaraan gender bukan proyek, tidak perlu menambag anggaran, melebur dslam setiap lini pembangunan implementasinya adalah PUG dan PPRG, ini di adopsi pada gerakan revolusi mental, dengan penguatan -penguatan agar masuknya program bisa menyelesaika masalah.

Semua kabupaten dan kota, provinsi sudah melakukan kegiatan PUG dan PPRG, terlihat pada hasil fisik dan non fisik,  masih harus diperjuangkan lebih keras. Banyak SKPD yang beluk melakukan GAP dan GBS, sulit untuk mendorong, karena pejabat yang menangani progran sering pindah, komitmen dan pemahaman kurang.
Kota Yogyakarta megawal PUG dan Pprg pada saat penyusunan renja, antaralain:
Dinas pendidikan ada pndidilan kesetaraan gender, tempat bermain, pnitipan anak untuk karyawan telah dikelola dengan baik,
Dishub telah memasukkan program taman lalu lintas di Terminal.
Dinkes meningkatkan puskesmas ramah anak
Dinas perijinan bangunanya sudah prespektif gender.
Sedangkan untuk Kabupaten Sleman, membangun gedung baru sudah dilengkapi dengan kamar mandi terpisah dan ruang laktasi dan fasilitas umum, sedangkan untuk kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul belum terdapat data yang bisa diverifikasi.
Terkait dengan perlindungan pada perempuan, sudah ada P2TP2A tapi belum punya shelter, ada permasalahan biaya terbatas, sdm, kasus meningkat.
Gerakan Sayang Ibu, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai upaya dampak kematian ibu dan bayi. Gsi hanya bagus pada saat akan diadakan lomba, kalau dikota GSi kurang baik karena nilai gotong royong yang meluntur.
Kesimpulan Sk Focal point dilaksanakan lebih baik, pelayanan bagi perempuan korban kekerasan lebih ditingkatkan, GSI dilaksanakan demgan lebih baik lagi sehingga membudaya.

Materi yang kedua adalah Persepsi Publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan di diy, yang disampaikan oleh mbak Wulan dari Rifka Annisa, beliau menyampaikan terkait perlindungan perempuan dan anak.
Terkait dengan pelaksanaan Uupkdrt tujuannya adalah menciptakan kerukunan dan keutuhan rumah tangga, faktornya kadar kualitas perilaku, pengendalian diri /toleransi menyebabkan kdrt dan berakibat ketidaknyamanan da ketidakamanan keluarga.

Refleksi, implementasi uupkdrt jauh dari rohnya, ada APH yg belum berprespektif pada korban, usaha mediasi tanpa ada sanksi pada pelaku kekerasan, laporan yang bisa dicabut sehingga mwmungkinkan adanya kekerasan berulang, pandangan masyarat tentang korban, kalau ada kasus masyarakat menyalahkan pada perempuan korban, tidak tau apakah penyebabnya.
Banyak Aparat Penegak Hukum yang belumpaham benar tentang UU SPPA,korban tidak terakomodir hak haknya,proses hukum yang panjang bila tdk ada kesepakatn diversi, hak pendidikan yang hilang, dampak kekerasan yg tidak tertangani dengan baik contohnya stigma.
Perlu upaya strategis dan terukur dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Demikian lurr… Hasil ekspose semoga bermanfaat.

Christmas Bonanza with SOS Childrens Vilages Yogyakarta

IMG_9750.JPG

Hola… salam Damai

apakabar semua pembaca blog sederhana ini?

meskipun telat saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2016, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. njih to?

beberapa waktu yang lalu saya ikut hadir di acara Christmas Bonaza yang diadakan oleh Malioboro Mall, menyambut Natal dan Tahun Baru, dan ada cara dengan SOS Childrens Vilage Yogyakarta.

Pada acara tersebut narasumber talkshow Mbak Ulfa dari P2TP2A Sleman, dalam acara Cristmas Bonansa bersama dengan komunitas SOS Childrens Vilages Yogyakarta yang diselenggaran di Malioboro Mall Yogyakarta, menjelaskan bahwa masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, misalnya seperti menyuruh anak bekerja ngamen, ada kekerasan fisik, kekerasan eksploitasi.

Bedanya anak yang dipaksa bekerja dan anak yang belajar bekerja itu berbeda, kalau belajar bekerja orientasinya bukan uang, namun anak yang akan bekerja syaratnya juga ada, harus dipenuhi hak haknya, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi.

Saat ini banyak orang tua yang lupa bahwa yang menghadirkan anak dalam keluarga adalah Tuhan Yang Maha Indah. Mari jadikan anak itu tamu istimewa kita semua.

Dalam kesempatan tersebut, saya menjadi narasumber talkshow  dengan membawakan materi terkait dengan partisipasi anak di Kabupaten Gunungkidul. Forum Anak Gunungkidul dan Sanggar Anak di Gunungkidul sangat berperan dan berpartisipasi aktif karena Kabupaten Gunungkidul ingin menjadi Kabupaten Yang Layak Anak, melalui Kecamatan dan Desa  Ramah Anak. SOS Childrens Vilages Yogyakarta juga semakin konsen dalam memberikan pendampingan di Kabupaten Gunungkidul.

Stop Kekerasan Terhadap Anak dan penuhi hak-hak anak, mari kita motifasi anak untuk semakin berpartisipasi.

Salam

IMG_9719

Pemetaan P2TP2A Daerah Istimewa Yogyakarta

image

Sugeng enjang lur, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindunganNya selalu.

Pembaca blog yang saya cintai, pada hari Rabu tanggal 11 november 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan FGD tentang pemetaan P2TP2A di DIY, yang merupakan FGD keduakalinya dalam kaitanya Pemetaan P2TP2A.
P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Narasumber kegiatan ini adalah Bp. Sis Paryadi dari PSW UGM, beliau menyampaikan tentang penelitiannya terhadap pemetaan P2TP2A.
Tujuan penelitian dan observasi adalah bahwa untuk pengembangan kebijakan diperlukan basis bukti, serta adanya indikasi SDM yang terbatas, dan perlu model penyediaan layanan yang efektif.
Karena kondisi tersebut perlu memetakan bagaimana kelembagaan P2TP2A yang minimal perlu ada bagi pemerintah daerah. Perlu servis model yang robust/sederhana, agar semua fungsi P2TP2A itu bisa tercover.
Dimensi pengelolaan kelembagaan, landasan kebijakan sudah ada baik perbub, sk, perwali dll, di DIY sudah muncul bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak, kota Yogyakarta sudah spesifik ada di RPJMDnya.
Jaminan kualitas dari pelaksanaan layanan yang diberikan, dari hasil pemetaan, dari tiga fungsi, fungsi layananya 60 persen, fungsi informasi yang kurang, pemberdayaan yang belum maksimal,
Tiga fungsi yang mengarah ke kesejahteraan kualitas hidup perempuan dan anak.
Masih ada tumpang tindih fungsi antara P2TP2A dgn bidang pemberdayaan perempuan.
Sarana prasarana penunjang tiga fungsi P2TP2A bagaimana dukungannya.

image

Pada kesempatan ini , disampaikan bahwa akan dipaparkan indikator penilian yang tujuannya bukan hanya untuk menilai P2TP2A di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, serta provinsi, tetapi untuk belajar bersama bagaimanakah praktek terbaik P2TP2A, menuju fungsi yang ideal.
Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Proses pembentukan P2TP2A
Bagaimana Inisiatif pendiriannya, apakah top down, atau bottom up,
2. Saat pembentukan bagaimana keterlibatan stake holdernya, apakah hanya pemerintah, atau melibatkan lsm, masyarakat , lembaga pemerintah dan dunia usaha.
3.regulasi atau peraturan yang mendasari pembentukam lembaga, apakah ada perda, pergub, perbub, apakah ada AD ART, apakah ada struktur organisasinya.
4. Layanan yang diberikan, apakah ada layanan informasi dan promosi, pelayanan hukum, psikologis, dll, sistem jejaring atau rujukannya.
5.Sarana dan Prasarana P2TP2A,  yang antara lain punya gedung yang mendukung fungsi atau tidak, punya sekretariat tdk.
6. Sarpras lain yang mendukung fungsi, ruangan dan dukungan peralatan lain.
7. Program Kerja dan Pembiayaan, apakah memiliki program kerja tahunan tidak, banyak yang sifatnya pasif, punya road map jangka panjang, menengah, pendek, kegiatan, outcomes, output,.
8. Bagaimana pelaksanaan itu apakah melibatkan lembaga, masyarakat dan dunia usaha.
9. Pembiayaan, bagaimama sumber pembiayaannya, lembaga pemerintau, masyarakat, dunia usaha, kondisi pembiayaan yang cukup, baik atau kurang.
10. Sumber daya manusia, apakah sudsh punya SDM tetap, kontrak, volunter.
11.SDM sesuai dengan fungsi layanan yang diberikan.
12. SDM yg sesuai bidang atau bersertifikat
13. Peningkatan kapasitas SDM, apakah ada program pelatihan rutin, ada pelatihan insidental, dan peningkatan kapasitas internal.
14. Fungsi lembaganya, pusat informasi, pusat pelayanan, pusat pemberdayaan.
15.Jejaring, keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat.

Dari indikator tersebut diperlukan masukan dan kritisi dari para peserta FGD sebagai bahan dalam laporan di FGD berikutnya.

Sekian lur, monggo dicermati. Maturnuwun

RUU Disabilitas sebagai afirmatif action!

Apa kabar sedulur seperjuangan, selamat Hari Pahlawan, puji syukur untuk jasa para pahlawan  yang telah memerdekakan bangsa ini.
Hari ini tanggal 10 november 2015, bertempat di Hotel Matahari, diselenggarakan dialog publik Dukungan Publio terhadap RUU Disabilitas yg berpihak kepada Disabilitas Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 provinsi, agar RUU ini benar benar dapat berpihak pada difabel.
Meskipun sudah ada UU No. 4 Tahun 1997, untuk melindungi penyandang disabilitas, namun belum ada aturan tentang perlakuan khusus bagi disabilitas agar bebas dari kekerasan, diskriminasi, persamaan hak di hadapan hukum.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai adalah terbangunya jaringan organisasi untuk melakukan advokasi bersama RUU Disabilitas, pemerintah dan legislator memahami persoalan kelompok kepentingan disabilitas dsn mengakomodir usulan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY, dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU disabilitas, terbukanya ruang komunikasi antara legislator, pemerintah, anggota KPI yg menjadi konstituennya termasuk didalamnya proses penyerapan aspirasi rakyat.
Pemateri yang pertama adalah Bp. Untung, Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY,  dalam materinya disampaikan implementasi perlindungan sosial, pemenuhan hak hak disabilitas berdasarkan Perda No 4 Tahun 2012.
Permasalahan tntang mempekerjakan disabilitas, perusahaan tidak keberatan, tapi terkait dengan resiko kerja dan keselamatan kerja bagi disabilitas ini blm bisa dipenuhi aksesibilitasnya, sehingga blm terpenuhi. Tp kalau wirausahawan penyandang disabilitas banyak ditemui, dan mempekerjakan disabilitas.

image

Perlu membangun komunikasi sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh aksesibilitas dalam pemenuhan hak nya.
Dinsos punya komite disabilitas, dan meminta masukan dari para penyandang disabilitas kepada komite tersebut.

Ibu Purwanti dari SIGAP Yogyakarta, menyampaikan bahwa spirit RUU Disabilitas, bagaimana memandang kaum difabel?
Prinsip  CEDAW menjadi prinsip dasar dalam UNCRPD, sehingga perlu diadopsi dalam RUU Disabilitas. RUU Sudah membicarakan perempuan disabilitas, tapi ada hal yg tertinggal atau aturan tersebut perlu pencermatan lebih dalam.
1.Hak Kesehatan Reproduksi, ps 23 RUU
2.diskriminasi ganda,
3. Bentuk bentuk perlindungan lebih yg seperti apa?
4.disabiltas sebagai pelaku pidana.
Rekomendadi pada RUU:
1. Cedaw menjadi konsideran seperti di UU perlindungan anak., melihat konvensi yg lain.
2. Kesetaraan menjadi point/prinsip pada RUU.
3. Ada pengakuan bahwa penyandang disbilitas permpuan dan anak perempuan berisiko lebih tinghi/kerentanan, menekankan prespektif gender
4. Penjelasan mengenai diskriminasi berlapis masuk dalam ketentuan umum.
5. Perempuan dgn disabilitas diatur khusus.
6.hak reproduksi bagi disabilitas, diatur sendiri.
7. Perlindungan lebih mengacu pada Uncrpd.

Materi dari KPI, menyampaikan bahwa KPI konsen pada mengkawal proses RUU Disabilitas. Banyak sekali kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.
Rendahnya kualitas SDM, fasilitas untuk disabilitas, tdk hanya jalan untuk yang berkursi roda tp akes yang lain, bagi penyandang disabilitas yg lain.
Persoalannya di Indonesia data akurat yang terpadu penyandang disabilitas tidak dimiliki.

Setelah disampaikan paparan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dari Ombudsman Swasta DIY menanyakan  bagaimana solusi terkait dengan  masih terdapat kesulitan data dalam pengambilan kebijakan, dan menyampaikan mengenai Perda Disabilitas perlu emplemtasi.
Mendefinisikan disabilitas berat masih salah, sehingga timbul aduan di ombudsman. Perlindungan hukum terkait dengan instansi yg memiliki tim khusus bagi pelayanan Disabilitas.
Okto, Dinsos di Kota Yogyakarta, data terkait dengan disabilitas, data tidak akan pernah selesai, karena tuntutan yang tinggi. Carefour membutuhkan 50 tenaga tp yang mendaftar 23 orang.
Membangun mainstriming tentang disabilitas sangat sulit sehingga perlu mengundang Bappeda.
Hak politik bagi disabilitas perlu diharapkan untuk terlibat dalam musrembang.
Bp. Ari dari Bappeda DIY menyampaikan bahwa terkait pendataan PMKS penyandang disabilitas diatur di permensos 2012, dilakukan secara berjenjang.
Pada tahun 2016, proses penyusunan pada RAPBD, program di dinsos ada updating data PMKS di DIY, yang masih dalam pengodokan di legislatif.
Terkait Aksesibilitas pada difabel terhadap gedung, sudah dicoba gedung pemerintah diarahkan lebih aksesible pada difable.
Bappeda juga sudah mengundang para Disabilitas untuk terlibat dalam musrenbang, selain itu juga ada sistem informasi yg bs diakses oleh masyarakat, melalui aplikasi jogjaplan.com, secara online bs dituliskan kebutuhannya.
Komite Disabilitas tk provinsi berdialog dengan Gubernur, danmembuat proposal yang ditindaklanjuti oleh Dinsos Provinsi.

Bp. Untung, Kepala Dinsos  menanggapi bahwa Dinsos DIY membuat data seakurat mungkin, dengan membuat data PMKS, basis datanya dari kabupaten kota. Disampaikan pula bahwa  setiap SKPD wajib hukumnya untuk memiliki data, Penilaian kebutuhan berdasarkan data. Dalam Perda DIY implementasinya sesuai dengan bidangnya dan sifatnya lintas sektor.

Andri, FH Hoscokroaminto., menyampaikan bahwa  draft RUUnya tidak disampaikan, apakah ada komite didalam draftnya?, jaminan kesehatan bagi  disabilitas terkait dengan korban disabilitas, apakah ada diatur dalam RUU tsb?
Masukan pada penegak hukum, diminta bisa menangani disabilitas, polisi yg bs interpreter akan sangat kesulitan, model konsep jejaring dalam memberikan layanan bagi Disabilitas perlu diatur dalam RUU tersebut.

Mbak Purwanti menyampaikan pernah berkoordinasi dengan BPS, kenapa pendataan tidak segera dilakukan? Ternyata BPS tidak mempunyai kewenangan pendataan sifatnya sektoral, bps bersifat umum, kemudian disampaikan ke kemensos, dan di kemensos tidak ada anggaran pendataan bagi difable, hanya didata yang mendapat bantuan saja.

Terkait dengan jamkesus tidak banyak difabel yang belum bs akses, penyerapan tidak maksimal datanya banyak yang salah, bahkan akses protese. Banyak yg belum dapat akses obat obatan belum masuk dalam daftar Bpjs. Pelayanan kesehatan yang membutuhkan perjuangan, mencari rujukan, dan mengantri smp menunggu obat butuh waktu 3 hari.

Dari diskusi atau dialog tersebut perlu adanya keterlibatan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam mengkritisi RUU Disabilitas.

Sekian moga bermanfaat.