Indikator Kelembagaan PP &PA Kabupaten

Exif_JPEG_420
Rakor Bangda

Salam damai,

Halo para sedulur ingkang kinasih, apa kabar? Semoga pada sehat segar bugar dan dalam lindungannya.

Pada kesempat ini saya ingin berbagi mengenai kegiatan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa s.d. Kamis/23 s.d. 25 Februari 2016 di Jayakarta Hotels & Resorts Jl. Laksda Adisucipto Km 8 Yogyakarta, saya ditugaskan oleh Kepala BPMPKB Kab. Gunungkidul untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yaitu Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Identifikasi Potensi Dan Kebutuhan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Rapat ini dihadiri oleh kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang peserta terdiri dari Pejabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengadakan Pilkada serentak dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat kali ini menghadirkan beberapa narasumber dari pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah  Ibu. Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri) menyampaikan materi Kondisi Umum, Arah Kebijakan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kebijakan Sektoral Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kewenangan Daerah Dalam Permberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Ibu.ERNI RACHMAWATI (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kemen PP dan PA), menyampaikan materi variabel pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, serta kedudukan P2TP2A. Disampaikan pula mengenai susunan kelembagaan Kementerian PP dan PA yang terbaru.

Selain Ibu Erni dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak ada  Ibu HELDA NUSI, SS, M.Si (Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) meyampaikan materi Nawacita dan RPJMN 2015 -2019, Arah Kebijakan dan Strategi, Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta materi disampaikan oleh bu Watik dari BPPM DIY menyampaikan materi Kebijakan Dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat ini adalah untuk mendapatkan gambaran fungsi dasar dan atau layanan utama serta layanan penunjang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperoleh data dan informasi sebagai fungsi dasar dan/atau layanan utama dari sub urusan bidang PP&PA, dan hasilnya beberapa kesimpulan sebagai  berikut:

  1. Arah Kebijakan RPJMN bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
  2. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan, 1) perempuan sebagai tenaga profesional, 2) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan 3) perempuan dalam sumbangan pendapatan, supaya dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk program kedalam dokumen rencana daerah.
  3. Fungsi layanan utama dan layanan pendukung yang akan ditetapkan adalah sebagai cerminan dari kewenangan pemerintah daerah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
  4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat masuk kedalam kelembagaan perangkat daerah untuk kejelasan dalam penganggaran.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, kelembagaan PP dan PA akan mengalami perubahan dan penyesuaian.
urusan pemerintahan

UU No.23 Tahun 2014  terdapat pembagian urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari 6 urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, pemerintahan umum, sedangkan  urusan konkuren ada 24 urusan wajib dan 8 urusan  pilihan. Dari 24 urusan wajib tersebut ada dua kategori yaitu 6 yang bersifat pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial) sedangkan  untuk  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk yang BERSIFAT NON PELAYANAN DASAR .

Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pada Pasal 18  pelayanan dasar ini merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib dan ada Standar Pelayanan Minimalnya, dalam pelakasaan urusan tersebut masih terkendala pada besar anggaran dan sdmnya, dan parahnya dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperparah keadaan tersebut, karena urusannya menjadi bersifat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR dan hal ini tidak ada penjelasan atau kajian dalam penjelasan pasal 12 UU No.23 Tahun 2014. Mengapa demikian?  mungkin para sedulur disini bisa menjelaskan. apakah karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bukan hal yang penting untuk dianggarkan atau bagaimana?

Pada tahun 2015, Kementerian PP dan PA melalui Biro Perencanaan telah merumuskan variabel pemetaan urusan di Bidang PP dan PA dalam rangka pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA
Variabel tersebut akan menjadi lampiran RPP pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah selesai dibahas. terkait dengan variabel tersebut menurut pendapat saya belum ada kejelasan alasan pemilihan variabel dan dasar pertimbangan serta bagaimana kriterianya agar variabel tersebut dapat terisi dengan baik dan jelas sesuai dengan data yang ada. Walaupun sudah ada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PP &PA , tetapi masih banyak menimbulkan persoalan dan belum ada tindak lanjut mengenai pembahasan pengisian indikator variabel tersebut.

Indikator Variabel Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. IPG (Indeks Pengarusutamaan Gender) di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  2. Jumlah Organisasi perempuan dan Anak di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  3. Jumlah lembaga penyedia layanan PPPA di Daerah Prov, Kab/Kota.
  4. Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Provinsi, atau per 10.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Kab/Kota.
  5. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Provinsi atau per 1.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Kab/Kota

Dari indikator tersebut kemudian muncul tipologi dinas menjadi Tipe A, Tipe B, Tipe C, euforia yang terjadi Kabupaten/Kota/Provinsi sangat ingin agar menjadi Dinas TIPE A, tetapi apa daya banyak juga yang menjadi Dinas Tipe B bahkan Tipe C.

Dinas TIPE A

 

Dinas TIPE B

Dinas TIPE C

Realitas yang terjadi saat ini, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, masing-masing kabupaten kota tidak berdiri sendiri sebagai SKPD, melainkan penggabungan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Bidang Pemerintahan Desa, dan lain-lain, sedangkan bentuknya ada yang Kantor, Dinas, Badan.

Diskusi yang terjadi apapun bentuk tipologinya, mau jadi dinas tipe A, B, atau C tidak akan berpengaruh besar apabila anggaran tidak ada plafonisasi sesuai tipenya. Sebagaimana contohnya misalkan  Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tipe Kantor P mengelola anggaran sebesar 9 Milyar sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tipe Badan mengelola anggaran 2 Milyar, dengan kelas SKPD yang berbeda katakanlah kita analogikan Pemkab Gunungkidul Kelas A dan Pemkot Yogyakarta kelas C, tetapi fungsi kelembagaan akan lebih maksimal Pemkot Yogyakarta yang memiliki sumber anggaran lebih besar.

Bagi saya pribadi mau dinas tipe A, B,C tidak akan berpengaruh signifikan bagai pelayanan publik apabila dalam RPP yang akan diterbitkan nanti tidak mengalokasikan /palfonisasi anggaran sesuai dengan tipenya.

Persoalan lain adalah masalah penggabungan urusan yang serumpun dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Saat ini semua sektor/urusan sangat bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nah bagaimana tim kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyikapi hal tersebut, perlu adanya pengkajian dan simulasi terkait dengan bentuk Perangkat Daerahnya apakah menjadi Dinas Tipe A,B,C atau Badan, tentunya dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Salam, semoga sukse selalu!!

Ngurus Akta Kelahiran Anak

image

Salam Damai,…
Sugeng Natal dan Tahun Baru 2015.

Membuat akta kelahiran bagi anak bukanlah  masalah yang ribet, ga perlu diurusin orang lain, urus sendiri saja mas bro.

Akta kelahiran buat Chellin kami, yang lahir tanggal  21 Nopember 2014,
Awalnya bingung juga mau urusnya bagaimana, soalnya KTP saya masih Gunungkidul sedangkan ibu Menkeu KTPnya Sleman.

Setelah konsultasi ke Kantor Desa Kepek, saya diberikan informasi mengenai tatacara pengurusannya dengan jelas dan gamblang. Maturnuwun ya mas petugas di Balai Desa Kepek sudah sabar menjawab pertanyaan saya….. dan atas bantuannya.

Nah apa aja to yang wajib disiapkan?

1. KTP suami dan istri statusnya harus KAWIN.
(karena saya blm mengurus perubahan status tersebut, saya mengurusnya dengan dikenakan denda keterlambatan perubahan status sebesar Rp.45.000,. denda ini sesuai dengan kebijakan masing-masing Kabupaten/Kota).Syarat untuk merubah status yaitu dengan melampirkan surat nikah,KK asli yang akan dirubah. Sedangkan bu Menkeu krn diuruskan habis Rp.150.000
2. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, saya memasukkan anak dalam KK saya yang masih satu KK dengan ortu saya/ eyangnya Chellin, pada kasus saya, anak saya masukkan di KK ortu sehingga dalam KK disebut statusnya sebagai Cucu, syarat tambahannya yaitu dengan dilampirkan fc. Surat Keterangan Lahir, dari Pantirapih. 
Kalau mau buat KK terpisah, otomatis Bu Menkeu harus cabut KTP dan pindah kependudukan, karena saya belum punya KK terpisah yang syaratnya harus mengurus pindah KTP istri memakan waktu yang tidak sebentar.
Setelah berkas selesai dan diberikan surat pengantar perubahan KTP dan KK maka selanjutnya proses tersebut dilanjutkan di Kecamatan Wonosari,cukup nunggu sebentar ya sudah akhirnya jadi KK dan KTP baru non E-KTP, yang menurut petugas kecamatan belum tersedi alat cetaknya.
Sebagai salah satu syarat dokumen pengurusan akta, begitu pula dengan KTP dan KK milik isteri harus /wajib diubah dan difotocopy KTPnya dan wajib dilegalisir oleh aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan ybs.
3. Pengurusan Akta selanjutnya adalah meminta pengantar dari Desa untuk pembuatan akta, syaratnya adalah:
a. Fc legalisir KTP sumi-isteri status Kawin.
b. Fc legalisir Surat Nikah
c. Fc Kartu Keluarga yg baru.
d.mengisi Formulir dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yang harus ditandatangani oleh 2 orang saksi, yang menyaksikan kelahiran, boleh siapapu, eyangnya juga boleh, dan difc KTP saksi.
e. Fc. Pengantar Kelahiran dari RS
f. Surat Pengantar dari Desa.
Setelah dibuatkan surat pengantar dari desa yang masih ditulis manual, administrasinya Rp.20.000.
Selanjutnya semua berkas tersebut di serahkan ke Dinas Dukcapil, kemudian akan diberikan nota pengurusan dan langsung bs diambil di hari yang sama dan tanpa biaya dari Disdukcapil.
Para calon Bapak, gampang to urus akta anak?
Begitu Mudahnya mengurus akta anak saat ini. Jadi jangan sampai para sedulur terlambat mengurusnya karena batasannya 60 hari sejak dilahirkan.
Semoga artikel kecil ini bermanfaat.
Salam Damai.

Salam damai bro sis… dan Selamat Tahun Baru 2015
Wish u all the best and always prosperous

Vandalisme Wonosari Gunungkidul

Salam damai mas mbak…

Pagi-pagi seorang bapak di jalan kh.agus salim, wonosari gunugkidul keluar rumah mendapati tembok ruko tetangganya  dan mobil pick up putihnya yang diparkir diluar rumah sudah dicorat coret dengan pylok.
Kejadian ini sungguh mengesalkan tp apa daya bapak tersebut tidak bisa melakukan apa apa kecuali membersihkan cat di mobilnya.
Ujarnya: bagaimana mau mengungkap pelaku yang membuat aksi vandalisme tersebut, tidak ada petunjuk kecuali inisial dalam coretan tersebut.
“ATCH.MW3”,
Sangat disayangkan bila generasi muda yang melakukan tidakan seperti ini.
Apakah motif si pelaku dengan membuat coretan ini?
Sekedar iseng yg tidak pada temoatnya atau aksi protes? Entahlah…. kalau sudah ditanggap dan digebukin pasti juga ga ada kapoknya.
Tangan tangan jahil ini memang sangat meresahkan.

Untuk mengurangi Aksi vandalisme ini sebaiknya, dilakukan upaya penjeraan bagi pelaku oleh aparat penegak hukum, patroli yang intensif dan tindakan represif polisi, agar warga juga tidak main hakim sendiri.
Warga di Jalan kh agus salim, kranon kepek wonosari sudah geram, dan akan membantai habis si pelaku dengan meningkatkan kesiagaan warga.
Saya mengutuk tindakan ini,yang sangat sangat meresahkan warga masyarakat.
Untuk pelakunya yang punya pikiran dan hati nurani, tolong jangan lakukan ini lagi, suatu saat anda tertangkap pasti akan dihabisi masa.

image

image

Untuk warga di wonosari gunungkidul silahkan melakukan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari aksi vandalisme tersebut.
Salam damai…

Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salam Damai… mas dan mbak semua.
Pada hari Jumat, 15 November 2013 saya menghadiri Workshop Implmentasi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang bertempat di Ruang Teatrikal Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, acara ini diselenggarakan oleh Rifka Annisa, dengan mengundang peserta dari perwakilan propinsi serta kabupaten dan kota dari unsur Polres, Polsek, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Hakim, Dinas Sosial, BPMPKB, Kab/Kota dan Panti sosial, dengan mengambil tema “Terpenuhinya kepentingan terbaik Anak bagi saksi, korban dan pelaku anak melalui pemberlakuan Restorative Justice.” Dengan narasumber yaitu Prof. Dr. Endang Sumiarni, SH, MH dan Prof Dr Endang Ekowarni, Psi sebagai berikut:
Acara yang dimulai dengan doa dan sambutan dari perwakilan Rifka Annisa, juga menyampaikan kasus-kasus anak yang telah didampingi oleh Rifka Annisa, disampaikan bahwa UU SPPA akan mulai diberlakukan pada bulan Juli 2014, yang mengatur tentang restorative Justice dengan cara Diversi. Dasar filosofis dari aturan tersebut bahwa anak harus mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak karena masih terdapat di Republik Indonesia ini anak yang dipidana penjara dicampur bersama dengan orang dewasa, hal ini tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak. Persoalan lain yang timbul dari akan diterapkan UU SPPA tersebut diantaranya adalah masalah kesiapan SDM dan Sarana Prasarana, keterlibatan banyak pihak dalam penanganan kasus anak akan menimbulkan benturan kepentingan.
Prof Endang Sumiarni menyampaikan materi tentang UU SPPA dari pandangan akademis beliau yang berlatar belakang hukum sebagai dosen fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam paparannya disampaikan beberapa hal yang merupakan kelemahan dan kejanggalan dalam produk hukum UU SPPA tersebut, diantaranya adalah :
1. UU SPPA ini yang disahkan bulan Juni 2012 menyatakan bahwa ada kewajiban dibentuk PP dan Perpresnya, tapi sampai dengan saat ini belum terdengar, persoalan yang timbul adalah masihkah PP/Perpres yang lama akan diberlakukan? belum ada ketentuannya di dalam UU tersebut baik di ketentuan peralihan atau penutupnya.
2. Terkait dengan pasal yang memidanakan para penyidik polri, hakim jaksa, jika tidak menerapkan diversi ini kesannya mengada-ada dan emosional namun sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.
3. UU SPPA ini mengatur secara spesifik antara anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban, diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuannya delik biasa sehingga proses hukum harus berlanjut, tidak boleh ada perdamaian jika bukti awal terpenuhi. Kalau bukti awal tidak cukup ada penghentian penyidikan.
4. Anak sebagai pelaku berdasarkan UU SPPA harus diterapkan restorartive justice dengan perangkat diversi, kalau hukumannya lebih dari 7 tahun, Penegak Hukum wajibnya mengupayakan (bukan menerapkan) diversi. Hakim tidak wajib menerapkan, tapi wajib mengupayakan, bila sudah dilakukan bila tidak ada kesepakatan dari korban/ keluarga korban, proses berlanjut biasa.
5. Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi, apakah ada yang tau? siapa yang tau apa kepentingan bagi anak? Apakah keluarga/orang tua/penegak hukum? Yang lebih tahu adalah psikolog anak, disini dalam UU SPPA tidak ada kata-kata yang melibatkan psikolog anak.
6. Tujuan dari keadilan restoratif dan diversi, Pasal 6, anak yang belum dewasa, perdamaiannya melibatkan ortu dan masyarakat, mengalihkan pidana anak diluar jalur hukum, ujungnya perdamaian. Wajib diupayakan diversi Pasal 7, Diversi untuk yang ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Pasal 9 diversi harus mempertimbagkan kategori tindak pidana, umur anak,hasil litmas bapas, pasalnya banyak tapi sebenarnya hanya itu saja, khususnya harus ada persetujuan korban/keluarga korban, serta kesediaan anak dan keluarga pelaku (ganti rugi dll). Yang tidak perlu mendapat persetujuan: tindak pidana tanpa korban (tidak logis). Kunci diversi: ada kesepakatan diversi, bila tidak dapat diterapkan diversi: proses hukum berlangsung. (pasal 6,7,8,9,10,11).
7. Mengenai ancaman pidana anak yg berumur kurang dari 12 tahun dikenai tindakan, anak yang mencapai umur 18 tahun dijatuhi tindakan dan pidana. Pidana pokok : peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, ketentuan ini menyebabkan anak dapat dikenakan pidana macam-macam kumulatif, karena adanya kata “dan” bukan atau.
8. Identitas anak sebagai korban/ sebagai pelaku atau hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik namun tidak ada sanksi kalau ini dilanggar.
Prof Endang Ekowarni menyampaikan mengenai dimensi psikologis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, restoratif justice, dan pengalaman beliau dalam melakukan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.

Bro and sis… sampai dengan bulan Desember 2014, masih banyak persoalan yang terkait dengan implementasi UU SPPA, sebagaimana disampaikan oleh Rifka Annisa Yogyakarta yang telah menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 38 kasus, terdapat 6 kasus yang penyelesaianya menempuh jalur diversi, yang ternyata dalam pelaksanaan proses diversi tersebut masih belum memenuhi hak-hak korban, bahkan hak korban malah terabaikan, mengapa demikian?
Persoalan hukum, dengan adanya proses diversi ini, anak sebagai pelaku malah merasa bisa terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda beda tergantung pemahaman aparat. Proses diversi yang bertujuan untuk tidak mempidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan terjadinya bias posisi, siapa korban dan siapa pelaku, siapa yang bersalah, dimana rasa keadilan bagi anak sebagai korban.
Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi malahan jarang yang beritikad memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat terabaikannya hak korban.
Persoalan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana belumlah dilaksanakan secara baik, Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga bila selesai di lakukan diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
PP atau Perpres yang harus diterbitkan menindaklanjuti UU SPPA adalah yang mengatur tentang:
1. Pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi (Pasal 15)
2. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan (Pasal 21)
3. Pedoman register perkara anak (Pasal 25)
4. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Pasal 71)
5. Tindakan (Pasal 82)
6. Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 94)
7. Pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Pasal 90) Peraturan Presiden
8. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 93) Peraturan Presiden.

Mungkin dari para bro sis mau menanggapinya .monggo lho

PIDANA TAMBAHAN KONSELING PERUBAHAN PERILAKU BAGI PELAKU KDRT

 

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada realitas persoalan kehidupan karena efek dari kemajuan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup yang berakibat pada beban ekonomi menjadi semakin tinggi.
Pasangan suami-isteri menghadapi berbagai persoalan dalam membangun keluarga, diantaranya tingginya beban ekonomi sering memicu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut dapat berpengaruh buruk pada hubungan perkawinan dan menciderai keutuhan rumah tangga yang idealnya perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Negara Republik Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 3 ayat (3) juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Kovensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) ditetapkan pada tanggal 22 September 2004 oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Tingginya laporan kasus kekerasan tersebut seperti fenomena puncak gunung es yang tampak di lautan, artinya bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap, dilaporkan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, jadi hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Fenomena ini muncul karena perempuan korban kekerasan masih banyak yang enggan atau tidak dapat melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, akses untuk menyampaikan laporan, keberanian korban dan kepedulian masyarakat yang masih rendah, serta lembaga yang melayani juga merupakan faktor rendahnya laporan.
Persoalan lain yang muncul sebagaimana disampaikan oleh Rifka Annisa, dalam Pemantauan Implementasi UU PKDRT Di Enam Propinsi Di Indonesia dalam Tabel 6 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Status Penanganannya, disampaikan bahwa jumlah total kasus adalah 519 kasus yang dicabut ada 108 kasus. Dari data tersebut, laporan kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri cenderung dicabut laporannya oleh isteri meskipun ada kemungkinan akan terjadi kasus kekerasan yang sama atau kasus berulang.
Pada fase ini belum ada upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi kepada suami pelaku kekerasan. Sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan salah satunya adalah dengan intervensi kepada suami sebagai pelaku kekerasan untuk melakukan konseling perubahan perilaku, namun sampai dengan saat ini Pemerintah belum berupaya untuk melibatkan laki-laki untuk mengurangi angka kekerasan.
Pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang perbedaan delik aduan dengan delik biasa yang masih belum sama terkait dengan pasal-pasal dalam UU PKDRT merupakan salah satu penyebab kasus-kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polisi, banyak yang dicabut oleh korban, meskipun kekerasan itu adalah delik biasa dan tidak dapat dicabut aduan atau laporannya oleh korban.
Permasalahan lain yang ditimbulkan adalah kasus yang diproses sampai ke persidangan hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, belum pernah menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku, walaupun sudah diatur pada Pasal 50 huruf b UU PKDRT. Pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UUPKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Secara singkat tulisan ini akan menggali jawaban dari persoalan mengapa isteri sebagai korban kekerasan mencabut laporan/aduannya atau tidak dilanjutkan ke tahap persidangan meskipun ada kecenderungan kekerasan tersebut akan terjadi kembali dan mengapa hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga?
Sumber data yang diteliti adalah data kasus kekerasan yang dihimpun oleh UPPA Polres Gunungkidul dan Pengadilan Negeri Wonosari karena berkaitan dengan proses penyelesaian kasus kekerasan tersebut.
Berdasarkan seluruh data korban kekerasan yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kekerasan yang dialami isteri menunjukkan jumlah yang cukup tinggi, tetapi kasus kekerasan terhadap isteri yang diterima aduannya oleh UPPA Polres Gunungkidul dibandingan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap isteri yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari menunjukan adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1.
No Tahun UPPA Polres Gunungkidul Pengadilan Negeri Wonosari
1 2010 6 2
2 2011 7 2
3 2012 4 1
4 2013 3 0

Berdasarkan Tabel 1, kasus kekerasan terhadap isteri yang diadukan korban ke UPPA Polres Gunungkidul tidak semuanya diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Wonosari sampai mendapatkan putusan karena aduan tersebut dicabut oleh pelapor. Pencabutan itu dilakukan karena menurut ketentuan UU PKDRT merupakan delik aduan, sehingga apabila kasus yang dilaporkan memenuhi ketentuan delik aduan dan korban masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari hari maka aduan dapat dicabut. Dalam proses pencabutan aduan atau laporan, UPPA Polres Gunungkidul meminta para pihak membuat surat perdamaian.
Alasan pencabutan aduan oleh korban dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:
• adanya ketergantungan secara ekonomi si korban kekerasan kepada pelaku yang sebagai tulang punggung keluarga,
• korban masih sangat mencintai si pelaku/suaminya dan pelaku berjanji akan merubah sikap perilakunya dan tidak mengulangi perbuatanya.
• Perasaan tidak tega kalau pelaku sampai dipenjara
• Kekhawatiran korban pada dampak stigma/pelabelan bila suami sebagai narapidana bagi masa depan anak-anak,
• korban cenderung ingin menjaga keutuhan rumah tangganya,
• korban ingin proses perceraiannya lebih cepat tidak melalui proses peradilan pidana dulu di Pengadilan Negeri yang lama.
• malu menanggung stigma dimasyarakat bila nanti berstatus sosial menjadi janda kalau diceraikan.
• intimidasi atau ancaman dari keluarga /orang tua/mertua/sanak keluarga lain yang memojokkan korban, karena tega melaporkan dan memasukkan suaminya kepenjara.
• korban masih kurang percaya diri dan masih ragu-ragu untuk mandiri,belum berdaya untuk mandiri bila akhirnya nanti pelaku dipidana penjara dan bercerai.
• korban kekerasan lebih berkonsentrasi untuk memikirkan akibat buruk atau dampak laporannya bagi masa depan anak dan keluarga. Mereka tidak lagi memikirkan mengenai dirinya yang telah mendapatkan kekerasan.
• Ada desakan dari keluarga yang menginginkan supaya mempertimbangkan lagi keadaan si pelaku, (misalnya pelakunya adalah seorang tokoh agama/tokoh masyarakat) penilaian sosial masyarakat terhadap pelaku dan korban.
• alasan ekonomi (suaminya adalah satu-satunya pencari nafkah), ditambah lagi keluarga korban tidak mendukung, misalnya tidak memberikan dukungan finansial atau ekonomi bila nanti akhirnya bercerai,
• ketergantungan emosi antara cinta, benci dan harapan suami bisa kembali bersikap baik,

Kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri bia dikaji dengan Teori Struktural Fungsional, menunjukan bahwa fungsi suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipenuhi oleh suami, sedangkan merujuk pada Pasal 34 ayat (2) tertulis bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, tidak dapat dilaksanakan fungsi tersebut oleh korban kekerasan.
Keadaaan tidak berfungsinya peran dan tidak terpenuhinya kewajiban suami dan isteri tersebut menurut Teori Konflik, dapat memicu terjadinya pertikaian dalam keluarga, sehingga ada kegoncangan dalam hal emosi dan perasaan suami isteri. Akibatnya dapat terjadi kekerasan suami terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga. Pengetahuan dan pemahaman pasangan dalam mengelola emosi yang masih kurang baik, pengelolaan terhadap kemarahan dan pemahaman terhadap perilaku kekerasan yang belum baik merupakan penyebab suami sebagai pelaku kekerasan melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Sedangkan menjawab permasalahan yang kedua tentang belum digunakannya putusan pidana tambahan oleh hakim dapat dilihat berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Wonosari untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga tercatat di tahun 2010 ada 2 perkara, tahun 2011 ada 2 perkara, pada tahun 2012 dan 1 perkara, dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut:
Tabel 2
Data Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Untuk Perkara
Kekerasan Terhadap Isteri Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012
No Tahun Nomor Perkara Jenis kekerasan Identitas Pelaku Dakwaan Jenis Putusan Hakim
Umur Pekerjaan Pendidikan
1 2010 59/PID.B/2010/PN.WNS Fisik

34 Tukang Ojek SD tidak tamat Pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir
2 2010 150/PID.B/2010/PN.WNS Fisik

38 PNS Kejak -saan Negeri Wono- sari S1 Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.23 Tahun Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3 2011 27/PID.B/2011/PN.WNS
Pene-lanta-ran

24 Maha-siswa SMK Pasal 49 ayat (a) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4 2011 63/PID.B/2011/PN.WNS Fisik

34 Swasta SMP Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari
5 2012 116/Pid.Sus/2012/PN.WNS Fisik

29 Swasta SLTP Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Data Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Untuk Perkara Kekerasan Terhadap Isteri tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa jenis tindak pidana kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik yaitu 4 perkara. Ada 1 perkara kekerasan penelantaran. Tabel juga menunjukkan bahwa dakwaan terhadap pelaku menggunakan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT, sedangkan putusan pidana penjara 3 bulan menjadi pilihan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi suami sebagai pelaku kekerasan.
Alasan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan, karena tuntutan dari Jaksa yang menuntut pelaku kekerasan dengan pidana 3 bulan pidana penjara. Hakim juga mempertimbangan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan keadaan bagi pelaku yang meringankan pidana, seperti misalnya belum pernah melakukan tindak pidana dan ada itikad baik untuk bersikap baik selama persidangan. Adanya pertimbangan mengenai keadaan keluarga apabila si pelaku dihukum lebih dari 1 tahun akan berakibat pada faktor non hukum, seperti masalah ekonomi keluarga karena pelaku sebagai pencari nafkah keluarga.
Sampai dengan tahun 2013 belum ada putusan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU PKDRT. Alasan hakim belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling perubahan perilaku bagi suami sebagai pelaku kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga adalah karena :
1. Belum pernah ada tuntutan/dakwaan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b UU PKDRT;
2. Belum ada edaran atau juknis dari Mahkamah Agung mengenai siapa atau lembaga mana yang akan melakukan pengawasan dan memberikan konseling kepada pelaku, dan belum adanya sarana dan prasarana serta SDM dalam pelaksanaan putusan pidana tambahan Pasal 50 huruf b UU PKDRT.
3. Hakim belum mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, karena menurut penjelasan dari Pasal 50 huruf b UU PKDRT tertulis lembaga tersebut sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku, misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlianmemberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu belum pernah melakukan sosialisasi kepada Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari.
Berdasarkan hasil dari jawaban persoalan tersebut, berikut ini saran/ usulan untuk dapat ditindaklanjuti dari instansi/lembaga terkait yaitu:
1. Perlu penyempurnaan atau merevisi ketentuan Pasal 50 huruf b, sehingga lebih jelas dan dapat diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya memberikan layanan konseling pada pelaku yang dapat dilaksanakan oleh P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui BPMPKB Kabupaten Gunungkidul dan bekerjasama dengan Rifka Annisa perlu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim tentang lembaga yang mampu memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera memfasilitasi terwujudnya P2TP2A Berjejaring yang mampu memberikan layanan kepada korban maupun pelaku kekerasan.
4. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan proses konseling bagi suami sebagai pelaku kekerasan yang sifatnya mandatory maupun voluntary.
5. BPPM DIY diharapkan melakukan akreditasi lembaga layanan konseling bagi korban dan pelaku untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. P2TP2A Berjejaring Kabupaten Gunungkidul lebih aktif melakukan koordinasi dengan UPPA Polres Gunungkidul dan Rifka Annisa dalam pelayanan konseling bagi pelaku kekerasan yang aduan atau laporan isteri sebagai korban ada kecenderungan akan dicabut, sehingga sebelum dicabut ada intervensi bagi suami sebagai pelaku kekerasan.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL
Annisa,Rifka, 2000, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender, Galang Printika,Yogyakarta.
——————–,2009, Pemantauan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Enam Propinsi Di Indonesia, Mahameru, Yogyakarta.
Beilharz, Peter, 2003, Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana , Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hamzah, Jur, Andi, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Hasyim, Nur, 2010, Begini Idealnya Laki-Laki, Panduan Untuk Mengenali Diri Dan Perilaku,Rifka Annisa, Yogyakarta.
——————,2010, Warna Warni Lelaki, Rifka Annisa, Yogyakarta.
Hasyim, Nur, Kuriawan, Aditya Putra, Hayati, Eli Nur, 2007, Menjadi Laki-Laki, Panduan Laki-laki Jawa Tentang Maskulinitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rifka Creative Communication, Yogyakarta.
Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Yayasan Obor Indonesia,Edisi Pertama: Januari, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,.
McLeod, Jhon, 2006, Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Soge, Paulinus, 2007, Laporan Penelitian Fungsionalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Atmajaya, Yogyakart.
Perempuan, Mitra, 2008, Modul Konseling Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Workshop 27 Juni 2008 di Jakarta, Jakarta.
Prasetyo, Teguh , 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
———————, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,.
Ritzer, George. 2009,Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Saleh, K. Wantjik, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UndangUndangDasar 1945.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Pengaturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 7).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
C. WEBSITE/INTERNET:
Budi Kurniawan,Aloysius, 2012,Kasus KDRT di Yogyakarta Masih Tinggi, http://www.Kompas.com,Yogyakarta,http://regional.kompas.com/read/2012/10/04/20573173/ Kasus.KDRT.di.Yogyakarta. Masih.Tinggi.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2012,Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011, Jakarta.
Prevalence of Domestic Violence, 2006, http://www.stopvaw.org,diakses tanggal 21 Januari 2013.
Online,Republika, 2012,Kasus KDRT Meningkat, Sabtu, 28 April 2012,http://www. republika.co.id/berita/ nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat, diakses pada tanggal 21 Januari 2013.
World Health Organization (WHO), Pan American Health Organization (PAHO), 2012, Understanding and addressing violence against women,Intimate partner violence,2012,http://www.who.int diakses tanggal 21 Januari 2013.

D. KAMUS
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Termorshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djembatan, Jakarta.
Andreae, Fockema, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia,1983, Binacipta, Jakarta.

Seberapa ampuhkah Surat Edaran Menteri????

Salam damai bro sis…
Beberapa minggu ini PNS atau ASN sudah dihebohkan dan dibuat gundah gulana dengan naiknya BBM dan diperparah lagi dengan Surat Edaran MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Kabinet Kerja Jokowi yaitu : Bp. Yuddy Chrisnandi.
Apa saja SE-nya?
1. SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA.
2. SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.
3. SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG GERAKAN HIDUP SEDERHANA.

Ke tiga SE tersebut ditujukan kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non       Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

Pada SE No. 10 Tahun 2014, merupakan tindaklanjut perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada
hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014.Se ini ditandatangi pada tgl 4 nov 2014
SE diterbitkan berkaitan dengan upaya melaksananakan Gerakan Penghematan Nasional dan untuk mendorong
peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara.

Dengan melakukan antaralain:
1. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah.
2.Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Instasi masing-masing
3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai,
4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Instansi.
5. Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan Instansinya masing-masing secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN RB.
7. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Selanjutnya pada SE No.11 Tahun 2014, yang masih berkaitan dengan SE No.10 Tahun 2014, terkait dengan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja  pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

Pembatasan tersebut berupa:
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.
2.Menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

Membaca SE 11 Tahun 2014,  point 1kegiatan instansi yang dimaksud menurut tafsir saya adalah kegiatan yang dilakukan dan dihadiri oleh  internal anggota instansi pemerintah/SKPD , Kementerian/Lembaga.
Sehingga SE menjadi tidak berlaku apabila kegiatan rapat instansi ini melibatkan pihak lain diluar internal anggota SKPD/K/L, misalnya menggundang masyarakat, ormas, LSM, dan lain sebagainya.
Sedangkan pengecualian adalah berkait dengan jumlah peserta dan kapasitas ruang rapat di instansi SKPD/K/L, masih boleh melakukan rapat diluar.
Pada point 2 terdapat kata Konsinyering.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia Konsinyering atau Consinering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung[1] Dalam percakapan sehari-hari, konsinyering sering disebut sebagai “konser” atau “konsi” saja. 
Secara umum, ketentuan penyelenggaraan konsinyering di Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
Konsinyering dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari. Konsinyering untuk waktu lebih dari tiga hari dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pesetujuan dari Dirjen Perbendaharaan, dalam hal ini Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan konsinyering meliputi kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, atau kegiatan lain yang serupa. Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.  Standar biaya konsinyering berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Umum yang sedang berlaku pada tahun anggaran pelaksanaan konsinyering.
Kegiatan tersebut dihentikan kalau dilakukan di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.
Sampai saat ini apakah sudah tersedia fasilitas ruang pertemuan yang memadahi, sedangkan yang memadahi itu kriterianya seperti apa tidak diatur dalam SE tersebut.

Selanjutnya SE  No.13 Tahun 2014, yang ditujukan kepada:
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

SE tersebut bertujuan untuk mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
agar melakukan:
1. Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti
pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400
undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari
1000 orang.
2. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang
berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan
kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
3.Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama
pejabat pemerintahan.
4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.

SE tersebut ditujukan kepada penyelenggara negara, sedangkan Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri;  Gubernur;  Hakim;  Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SE tersebut belum dikirimkan lengkap kepada penyelenggara eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
Hakim tidak dikirimi SE ini, dan lembaga Yudikatif lainnya serta lembaga legislatif.
Kemudian hal ini menjadi rancu, untuk siapakah SE ini? Apakah berimplikasi pada PNS/ASN ?
Mengenai substansi dari SE ini seberapakah ukuran kesederhanaa  itu? Apakah denganmembatasi undangan 400 dan tamu tidak lebih dari 1000 adalah hal yang signifikan untuk mewujudkan Good Governance? Apakah indikatornya Good Governance adalah sesederhana  yg diatur dalam SE?
Sepertinya ada kesesatan berpikir si pembuat SE?
Apakah pembatasan tersebut tidak malah menjadi kebijakan diskriminatif, yang melanggar hak asasi manusia? Sampai sejauh apakah ranah sosial/ pribadi akan diatur dalam selembar SE? Pantaskah atas nama Negara sampai mengatur sedemikian ini? Pentingkah? Masih banyak urusan yg lebih penting untuk diselesaikan, bukan hanya hal hal remeh temeh yg menimbulkan kegalauan berlarut larut seperti ini.

Lalu yg disebut kemewahan itu yg seperti apa? Setiap orang bisa menggangap kemewahan itu masing masing, misalnya saya minum secangkir kopi di angkringan yang harganya 2000 rupiah, itu sudah merupakan kemewahan tersendiri bagi saya, bukan sekedar kopinya, tp suasana tempat dan teman kongkonnya itu merupakan kemewahan. Heloo??? Bagaimana seorang Menteri berpikir cukup dapat dipertanyakan. Layakkah engkau mengemban amanah menjadi menteri?

Sebenarnya kedudukan  SE pada sistem hukum di Indonesia bagaimana? Apa konsekuensinya bila SE tidak dilakukan?
SE BUKAN kategori Peraturan Perundang-Undangan, hal itu dikarenakan surat edaran menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum, Norma tingkah laku (Larangan, Perintah,  Ijin dan pembebasan), Kewenangan (Berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan. Sehingga SE tersebut tidak pas bila mengatur larangan larangan tersebut.

SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Seberapakah mendesak SE tersebut? Tidak ada dasar urgensitas yang melatar belakangi timbulnya SE tersebut!

Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Jadi kalau tidak ditindaklanjuto dan dilaksanakan so what???? Mau apa wahai engkau Menpan RB?

Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya.
Nah Menpan siapa sajakah bawahanmu? Apakah semua penyelenggara negara itu bawahanmu? Sungguh luar biasa kekuasaannmu? Ingat Power tend to  corrupt.
 
Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.

Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
–          Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.
–          Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.
–          Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
–          Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

 Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya
Keabsahan surat edaran menteri harus tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya

Sehingga dengan demikian para sedulur, bro sis ga usah tanggapin dulu lah SE tersebut kiranya tidak pas dengan kearifan lokal bangsa kita.
Seberapakah mendesak yg diatur dalam SE itu?

Sekian permenungan saya. Salam Damai.

Apakah pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian banyak koperasi dibubarkan?

lambang-koperasi-indonesiaBeberapa waktu yang lalu, setelah misa Jumat PNS, saya sempat mengobrol dengan teman dari salah satu SKPD di Gunungkidul yang memberikan statemen bahwa Koperasi SKPD yang bersangkutan akan di bubarkan karena dampak dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sontak saya kaget dan ingin tahu lebih dalam kenapa kok mau dibubarkan? Setelah melakukan pembicaraan itu saya kemudian membaca, dan memang ada perubahan yang cukup besar.

Saya sendiri memang bukan pakar koperasi atau yang mengeluti bidang perkoperasian namun karena di SKPD saya koperasi karyawan, maka tidak ada salahnya saya membaca aturan baru tersebut untuk menambah pemahaman saya terkait dengan koperasi.

Sepintas saya membaca beberapa artikel di website, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang terdiri dari 126 pasal tersebut menjadi lebih condong mirip ke pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian ini menjadi ketertarikan saya untuk membandingkan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sebelumnya mengganti UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Pada penulisan ini saya hanya membatasi pada muara bagaimana hak dan kewajiban anggota koperasi setelah adanya peraturan baru tersebut dan mengapa koperasi malah akan cenderung dibubarkan?

Pendirian koperasi dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 pendirian koperasi akan diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri yang menyelenggarakan tentang Perkoperasian, yang secara umum diatur dalam BAB IV
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Membaca tatacara tersebut sehingga nanti konsekuensi dari pengesahan dari Menteri maka akan seperti Pendirian Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan HAM yang menggunakan sistem administrasi badan hukum (http://www.sisminbakum.go.id/) yang secara elektronis yang diproses melalui notaris yang membuat akta. Sehingga kemungkinan akan menimbulkan biaya pendirian yang tidak murah konsekuensi dari hal ini.

Keanggotaan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diatur dalam BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

Yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.(Pasal 26 ayat 1), namun ada istilah baru dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2012 yaitu dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 dikenal Anggota Koperasi Primer dan Anggota Koperasi Sekunder.

Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dikenal anggota luar biasa yang diatur dalam pasal 18.

Hak dan Kewajiban anggota koperasi tidak mengalami perubahan hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 29 Ayat 2
g. Anggota koperasi berhak mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan
kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi. Mengenai kewajiban apabila tidak dilaksanakan oleh anggota maka dikenal adanya sanksi teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau pencabutan status keanggotaan.

Perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus diatur dalam BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 31.

Rapat anggota memiliki tugas yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Rapat anggota diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 47. Pengawas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54, mengenai Pengurus diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 65.

Yang berbeda dalam perangkat Pengawas adalah lebih rigid mengenai persyaratan siapa yang dipilih menjadi pengawas, dari tugasnya, pengawas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diberi kewenangan untuk mengusulkan calon pengurus.

Kewenangn pengawas juga lebih luas, yaitu menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara
waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pendapat saya dengan persyaratan yang rigid dan lebih luasnya kewenangan akan mengakibatkan harus memilih benar-benar SDM pengawas yang kompeten dan berintegritas tinggi serta mempunyai profesionalisme yang tinggi.

Pengurus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat dipilih dari anggota maupun non anggota, sehingga dengan peraturan ini ada unsur hubungan kontraktual bila pengurus yang diangakat bukan dari anggota koperasi sehingga pengurus akan menjadi karyawan dari koperasi.

Sedangkan dalam hal Modal Koperasi ada Perbedaan sebagai berikut:

Perbedaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
Jenis Modal yang ada pada Koperasi Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

Modal Sendiri:Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Hibah

Modal Pinjaman :berasal dari Anggota, koperasi lain atau anggotanya,bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi atau surat hutang lainnya, Sumber lain yang sah

Pemupukan modal dari modal penyertaan

Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

Modal Lainya berasal dari Hibah; Modal Penyertaan; modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya;penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau

Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

Konsekuensi dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota dan Setoran Pokok Anggota Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama ybs masih menjadi anggota (boleh diambil kalau keluar jadi anggota) Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan
Sertifikat Modal Koperasi Tidak ada aturan Pasal 68

Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

Sisa Hasil Usaha dan Selisih Hasil Usaha Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan pada anggota pengguna jasa koperasi Selisih hasil usaha dikenal dengan Surplus Hasil Usaha,

Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan (minimum 20 %) dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang

dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi

yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan

Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar

Defisit Hasil Usaha menggunakan Dana Cadangan.

Dari perbedaan tersebut maka anggota yang keluar dari koperasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak akan mendapatkan kembali setoran pokoknya, terkait dengan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang sebelumnya simpanan pokok dan simpanan wajib dapat menjadi hak anggota bila yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi.

Dalam Undang-Unadng Nomor 17 Tahun 2012 dikenal penglasifikasian jenis, tingkatan dan usaha koperasi yang diatur dalam BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA, Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 yaitu Jenis Koperasi terdiri dari: Koperasi konsumen;Koperasi produsen; Koperasi jasa; dan Koperasi Simpan Pinjam. Dan ada pengaturan khusus untuk koperasi simpan pinjam dalam BAB X Koperasi Simpan Pinjam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95.

Mengenai persoalan apakah banyak koperasi yang akan dibubarkan atau tidak mungkin perlu tanggapan dari semua mengenai hal ini, dengan beberapa penjelasan diatas mungkin bisa menjadi pemicu pendapat dari rekan-rekan.

Salam dan terimakasih