Pedasssnya… CBR 250RR Honda 

Salam damai sedulur semua, sehat dan selalu bahagia.

Hari ini  sempet main ke Nusantara Sakti Gejayan, ada urusan dengan salah satu temen di sana, sambil nungguin ada CBR 250 RR nangkring di display dibelakang…. warna Hitam bengis tapi kalem, kalau ibarat perempuan cantik angun tapi menyimpan sejuta kegalakan… Halah…

Dari sisi desain memang sudah gak sesuai dengan kitohnya seperti CBR 250 yg diimpor dari Thailand, yang kalem, elegance, membulat.

CBR 250RR saat ini modelnya sekarang sudah sangat curvy, tajam, Racy, dan didominasi lekukan tajam setajam silet (hayahhh)… Kalau saya lebih nyaman dengan body CBR old, lebih legendaris mengikuti pendahulunya…. Yang mungkin sekarang sudah nggak laku kalau dijual.

Pabrikan harus mau gak mau mengikuti trend yang berkembang, dengan harapan disukai konsumen dan ludes diborong.

Dengan harga 70 jutan, apakah sanggup Honda mendominasi pasar motor  250cc yang sudah di kuasai  Kawaski? 

Berbagai fitur sudah dicangkokkan di CBR250RR seperti thortle By wire, (Teknologi mbetot gas tanpa olor kabel/kawat gas tapi pakai kabel elektronik, tujuannya biar irit bahan bakar), dua silinder, Doble mufler, spedometer digital, Injeksi, Liquid cooled,Rem ABS,Sok upside-down, Swing arm, dll.


Unit yang didisplay hitam doff, dan ada merah, grey serta Repsol.

Sumonggo mas mbak yang mau mborong..

Molin sudah dikirim ke Kabupaten/Kota

Salam damai sejahtera untuk seluruh pembaca.

Apa kabar mas bro dan mbak bro, semoga dalam kondisi sehat dan semangat.


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang pada saat ini di pimpin oleh Ibu Yohana Yambise, melakukan gebrakan baru, untuk tujuan nawa cita Bp. PRESIDEN Joko Widodo, yaitu agar masyarakat merasakan kehadiran negara, maka dengan memberikan hibah MoLin dan Torlin pada seluruh Kabupaten,Kota , Provinsi di Indonesia dengan target 3 tahun akan selesai di seluruh Indonesia.

Molin atau mobil perlindungan perempuan dan anak menggunakan mobil Daihatsu Luxio tipe X yang merupakan varian tertinggi. Fungsi molin ini untuk penjangkauan korban, koordinasi, dan sosialisasi lepada masyarakat.

Untuk kebutuhan tersebut maka Molin dimodifikasi agar dapat menjalankan fungsi fungsi tersebut. Molin tersebut di modif bangku/jok nya agar dapat mengangkut klien korban kekerasan. Untuk kebutuhan sosialisasi di sediakan perlatan multimedia yaitu laptop, proyektor, layar, genset, inverter, toa dan lain lain. Untuk keamanan di sediakan pemadam kebaran dengan kapasitas 1 kg, untuk pertolongan bagi korban disediakan peralatan lampu pemeriksaan, box p3k.

Kabupaten Gunungkidul adalahsalah satu  kabupaten penerima hibah molin.

Senoga lebih bermanfaat

img_0436

Diskusi Musikal Simponi Band dan Deklarasi Berlian

IMG_0436.JPG

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Diskusi Musikal Bersama Lindungi Anak di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Wonosari pada hari Sabtu 10 September 2016 yang dimulai pada jam 11.00 WIB dengan menghadirkan Simponi Band (Sindikat Musik Penghuni Bumi), yang menyampaikan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dr. Wahyu Hartomo, MSc, yang merupakan Sekretaris Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan perlindungan anak dan diharapkan dapat mengena di hati anak-anak dan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dengan metode yang dapat mengena bukan melalui sosialisasi satu arah tetapi melalui musik dengan diskusi musik, diharapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat melakukan berbagai macam cara yang lebih kreatif dan rekreatif dalam menyampaikan sosialisasi perlindungan anak seperti diskusi musikal.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, Bapak Dr. Ir. Pribudiarta Nursitepu mengungkapkan, hasil survei kekerasan seksual anak usia 13 sampai dengan 17 tahu cukup besar, Korban kekerasab anak laki-laki prevalensinya 8,1% sedangkan perempuan 4 %, jika  dilihat dari populasi anak Indonesia87.000.000, kecenderunganna ada 600.000 lebih aak mengalami kekerasan Seksual.

Asisten Deputi  Perlindungan Anak Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, Ibu Rini Handayani SE, menyampaikan  bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu lokasi dari pilot project gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yaitu Desa Ngalang dan Desa Kemadang, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Acara Diskusi Musikal Bersama Lindungi Anak tersebut menurut Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos merupakan acara yang positif dan perlu diselenggarakan kembali acara sosialiasi dengan model yang mengena dan sesuai dengan pemahaman anak-anak.
IMG_0589.JPG

Peserta kurang lebih 500 anak pada kegiatan ini terdiri dari perwakilan anak-anak SMP, SMA, SMK se- Kabupaten Gunungkidul, Forum Anak Desa, dan undangan dari SKPD terkait dan dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan selanjutnya dilangsungkan penandatanganan Deklarasi Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Kabupaten Gunungkidul.

IMG_0558.JPG

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Bapak Sujoko, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa sangat kagum dengan pertanyaan dari peserta yang sangat aktif dalam diskusi perlindungan anak. Dengan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Keputusan Bupati No 170/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diharapkan anak-anak lebih berprestasi secara akademis maupun meningkatkan etika pergaulan remaja yang saat ini cukup mengkawatirkan sehingga dapat menghindari perkawinan pada usia anak yang akan menyebabkan lost generation.

IMG_0567.JPG

 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

image

Salam damai…
Apa kabar sedulur ingkang tak tresnani…?
Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Tim PATBM dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bangka.
Perjalan dari Yogyakarta, Bandara Internasional Adi Sucipto menggunakan Pesawat Lion Air jam 12.20wib, saya berangkat dengan 10 personil dari BPPM, BPMPKB Sleman, LPA DIY, dan Bappeda provinsi dan kabupaten serta dari PSW UGM dan UII.
Perjalanan menuju Bangka mengharuskan transit di Batam dengan waktu tempuh sekitar dua jam dan dilanjutkan penerbangan jam 16.35 dari Batam ke Bangka.
Luar biasa penerbangan kali ini, terbang dari Batam benar benar sebuah pengalaman yang sangat saya syukuri.
Dari pesawat Lion Air terlihat jelas betapa luar biasanya Indonesia, gugusan pulau pulau yang sangat indah menunjukkan betapa kayanya negeri kita ini, juga terbayangkan akses yang cukup sulit bila berpergian antar pulau yang satu ke yang lainnya. Luar biasa.
Sampai di Bandara Depati Amir Bangka saya melanjutkan dengan taxi plat hitam.
Sesampainya di Hotel Novotel waktu menunjukkan pukul 19.30 dan kami bergegas untuk registrasi karena acara pembukaan sudah akan dimulai.
Okay sekian dulu dilanjut bsk dilanjut njih..

Exif_JPEG_420

Indikator Kelembagaan PP &PA Kabupaten

Exif_JPEG_420
Rakor Bangda

Salam damai,

Halo para sedulur ingkang kinasih, apa kabar? Semoga pada sehat segar bugar dan dalam lindungannya.

Pada kesempat ini saya ingin berbagi mengenai kegiatan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Selasa s.d. Kamis/23 s.d. 25 Februari 2016 di Jayakarta Hotels & Resorts Jl. Laksda Adisucipto Km 8 Yogyakarta, saya ditugaskan oleh Kepala BPMPKB Kab. Gunungkidul untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yaitu Rapat Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Identifikasi Potensi Dan Kebutuhan Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Rapat ini dihadiri oleh kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang peserta terdiri dari Pejabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mengadakan Pilkada serentak dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat kali ini menghadirkan beberapa narasumber dari pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya adalah  Ibu. Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc (Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri) menyampaikan materi Kondisi Umum, Arah Kebijakan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kebijakan Sektoral Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kewenangan Daerah Dalam Permberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Ibu.ERNI RACHMAWATI (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kemen PP dan PA), menyampaikan materi variabel pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, serta kedudukan P2TP2A. Disampaikan pula mengenai susunan kelembagaan Kementerian PP dan PA yang terbaru.

Selain Ibu Erni dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak ada  Ibu HELDA NUSI, SS, M.Si (Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) meyampaikan materi Nawacita dan RPJMN 2015 -2019, Arah Kebijakan dan Strategi, Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta materi disampaikan oleh bu Watik dari BPPM DIY menyampaikan materi Kebijakan Dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari penyelenggaraan Rapat ini adalah untuk mendapatkan gambaran fungsi dasar dan atau layanan utama serta layanan penunjang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperoleh data dan informasi sebagai fungsi dasar dan/atau layanan utama dari sub urusan bidang PP&PA, dan hasilnya beberapa kesimpulan sebagai  berikut:

  1. Arah Kebijakan RPJMN bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
  2. Indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan, 1) perempuan sebagai tenaga profesional, 2) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan 3) perempuan dalam sumbangan pendapatan, supaya dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk program kedalam dokumen rencana daerah.
  3. Fungsi layanan utama dan layanan pendukung yang akan ditetapkan adalah sebagai cerminan dari kewenangan pemerintah daerah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
  4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat masuk kedalam kelembagaan perangkat daerah untuk kejelasan dalam penganggaran.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, kelembagaan PP dan PA akan mengalami perubahan dan penyesuaian.
urusan pemerintahan

UU No.23 Tahun 2014  terdapat pembagian urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari 6 urusan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, pemerintahan umum, sedangkan  urusan konkuren ada 24 urusan wajib dan 8 urusan  pilihan. Dari 24 urusan wajib tersebut ada dua kategori yaitu 6 yang bersifat pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial) sedangkan  untuk  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk yang BERSIFAT NON PELAYANAN DASAR .

Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pada Pasal 18  pelayanan dasar ini merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib dan ada Standar Pelayanan Minimalnya, dalam pelakasaan urusan tersebut masih terkendala pada besar anggaran dan sdmnya, dan parahnya dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperparah keadaan tersebut, karena urusannya menjadi bersifat TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR dan hal ini tidak ada penjelasan atau kajian dalam penjelasan pasal 12 UU No.23 Tahun 2014. Mengapa demikian?  mungkin para sedulur disini bisa menjelaskan. apakah karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bukan hal yang penting untuk dianggarkan atau bagaimana?

Pada tahun 2015, Kementerian PP dan PA melalui Biro Perencanaan telah merumuskan variabel pemetaan urusan di Bidang PP dan PA dalam rangka pemetaan urusan pemerintahan sesuai UU No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan Tipelogi Dinas PP dan PA
Variabel tersebut akan menjadi lampiran RPP pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah selesai dibahas. terkait dengan variabel tersebut menurut pendapat saya belum ada kejelasan alasan pemilihan variabel dan dasar pertimbangan serta bagaimana kriterianya agar variabel tersebut dapat terisi dengan baik dan jelas sesuai dengan data yang ada. Walaupun sudah ada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PP &PA , tetapi masih banyak menimbulkan persoalan dan belum ada tindak lanjut mengenai pembahasan pengisian indikator variabel tersebut.

Indikator Variabel Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. IPG (Indeks Pengarusutamaan Gender) di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  2. Jumlah Organisasi perempuan dan Anak di Daerah Provinsi, Kab/Kota.
  3. Jumlah lembaga penyedia layanan PPPA di Daerah Prov, Kab/Kota.
  4. Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Provinsi, atau per 10.000 penduduk perempuan Usia 18 tahun ke atas di daerah Kab/Kota.
  5. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Provinsi atau per 1.000 anak usia 0-18 tahun di daerah Kab/Kota

Dari indikator tersebut kemudian muncul tipologi dinas menjadi Tipe A, Tipe B, Tipe C, euforia yang terjadi Kabupaten/Kota/Provinsi sangat ingin agar menjadi Dinas TIPE A, tetapi apa daya banyak juga yang menjadi Dinas Tipe B bahkan Tipe C.

Dinas TIPE A

 

Dinas TIPE B

Dinas TIPE C

Realitas yang terjadi saat ini, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, masing-masing kabupaten kota tidak berdiri sendiri sebagai SKPD, melainkan penggabungan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Bidang Pemerintahan Desa, dan lain-lain, sedangkan bentuknya ada yang Kantor, Dinas, Badan.

Diskusi yang terjadi apapun bentuk tipologinya, mau jadi dinas tipe A, B, atau C tidak akan berpengaruh besar apabila anggaran tidak ada plafonisasi sesuai tipenya. Sebagaimana contohnya misalkan  Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tipe Kantor P mengelola anggaran sebesar 9 Milyar sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tipe Badan mengelola anggaran 2 Milyar, dengan kelas SKPD yang berbeda katakanlah kita analogikan Pemkab Gunungkidul Kelas A dan Pemkot Yogyakarta kelas C, tetapi fungsi kelembagaan akan lebih maksimal Pemkot Yogyakarta yang memiliki sumber anggaran lebih besar.

Bagi saya pribadi mau dinas tipe A, B,C tidak akan berpengaruh signifikan bagai pelayanan publik apabila dalam RPP yang akan diterbitkan nanti tidak mengalokasikan /palfonisasi anggaran sesuai dengan tipenya.

Persoalan lain adalah masalah penggabungan urusan yang serumpun dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Saat ini semua sektor/urusan sangat bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nah bagaimana tim kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta bagaimana Kementerian Dalam Negeri menyikapi hal tersebut, perlu adanya pengkajian dan simulasi terkait dengan bentuk Perangkat Daerahnya apakah menjadi Dinas Tipe A,B,C atau Badan, tentunya dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Salam, semoga sukse selalu!!

Untuk konsumen mana TVS Apache RTR 200 (4V)?

Salam damai, bro sis…. apa kabar semoga sehat selalu.

Sudah upate tentang tvs apache 200 belum nih para sedulur semua? yang mau dilounching besok tanggal 21 Januari 2016? Sedulur bisa cek di websitenya http://www.tvsapache.id/.

TVS menjadi salah satu brand yang saya amati, karena di daerah saya Kabupaten Gunungkidul sudah ada dealer TVSnya, dan peminat TVS cukup bagus disini, karena ada komunitas Apache, dan menurut saya cukup banyak motor TVS yang wira -wiri di sini, mulai dari maticnya sampai sport, yang katanya memang misi TVS untuk membuat kendaraan yang minim perbaikan dan dapat dikerjakan oleh bengkel yang ada diaerah…. nah yang kemarin  buat tertarik adalah TVS MAX semi trail, tapi belum jadi beli karena tidak ada unit testnya di sini, dan ada rumor TVS akan lounching apache baru, dan konon katanya motor  kerjasama dengan BMW.

 

827672_ApacheRTR200-putih-microsite-uk-1500x900px

Ya, TVS APACHE RTR 200 4V, sudah lounching kemarin di tanggal 20 Januari 2016, banyak bloger kondang sudah mereviewnya. Mesin yang diusung adalah dengan type SOHC , 4Valve, oil colled dengan kapasitas 197.75 cm3, dengan EFI DFI Logic by BOSCH, Kompresinya 9.7:1, dengan 5 percepatan. Disegmen ini Yamaha ada Scorpion tapi 225 CC, dulu Honda menciptakan produk legendarisnya Tiger 200cc, dan yang baru saja putus kerjasama dengan Kawasaki yaitu Bajaj Pulsar220 dan dianjutkan 200NS, dan Viar dengan Cross X 200 GT dengan genre adventure/trail, motor tersebut sama- sama mengusung SOHC engine.  Produk yang laku laris manis dipasaran untuk 200cc kalau selama ini masih di dominasi Tiger 200 sampai kemudian tidak diproduksi oleh AHM, dan Scorpion yang cc nya lebih besar pun tidak mendongkrak penjualan Yamaha. Persoalannya adalah mengapa konsumen tidak tertarik untuk membeli motor dengan kubikasi 200cc? mungkin pembaca blog ini bisa memberikan opini? Menurut saya pribadi persoalannya adalah pada konsumsi BBM, dulu saya  pernah menggunakan motor 200cc yaitu Honda Tiger,selain kurang lincah dalam bermanurver dibandingkan dengan motor 150cc serta berat motor 200cc juga punya pengaruh.

Bagaimana dengan TVS APACHE RTR 200CC ini akan lakukah dipasaran walaupun dengan harga yang setara dengan mesin kubikasi 150 sekitar 23,9jt otr Jakarta? belum lagi minat membeli TVS akan terkendala di isu sparepart yang susah walaupun bisa beli online tapi katanya lama, dan Solusi Sparepart TVS yang sudah ditutup, serta dealer TVS yang mulai tutup di beberapa kota, diperparah dengan harga jual anjlognya. Bagaimana mengobati dan mencegah kegalauan hati konsumen Indonesia merupakan PR bagi TVS company.

Terkait dengan sparepart langka, produsen sekelas AHM pun seperti part CBR150 juga ga ready lho.

Salam damai lur.