MERIAH NAMUN SEDERHANA DGCI YO RAYAKAN HUT KE-7 TAHUN

Salam Damai, sedulur semua dan salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.

Salam KPK! (Kebersamaan, Persaudaraan dan Kekeluargaan)

Minggu, 6 Maret 2022, bertempat di Bale Kanoman, Jl. Ki Ageng Pemanahan No.111, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191, Komunitas pengguna mobil Datsun Go+ yang terwadahi dalam perkumpulan Datsun Go+ Community Indonesia (DGCI) Chapter Yogyakarta (selanjutnya dibaca DGCI YO) merayakan HUT yang ke 7 tahun, dengan konsep acara yang sederhana dan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan karena masih adanya pandemic Covid-19 yang belum usai di Nusantara Indonesia.

DGCI Chapter Yogyakarta dideklarasikan pada 1 Maret 2015 dengan telah berganti Vice President Chapter atau VPC beberapa kali, yang pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024 saat ini kembali di pimpin oleh R. Binnurahman Hidayat, SH, berdasarkan  Surat Keputusan Pengurus Pusat DGCI Pusat  Nomor 194.SKCHAPTER/DGCI/2022 tentang  Pengesahan Pengurus DGCI Chapter Yogyakarta. VPC DGCI YO dalam sambutan pada acara HUT ke 7 tahun ini menyampaikan bahwa DGCI YO Amazing masih tetap berkarya, dan solid dalam berkomunitas tanpa terkecuali karena dukungan para member/anggota yang masih menjiwai semangat KPK, dalam kesempatan tersebut juga R. Binnurahman Hidayat, SH menyampaikan ucapan terimakasih kepada para tamu undangan yang hadir khususnya Om Topo Raharjo dari Pengurus Regional DGCI Jateng-DIY, DGCI SKR, DGCI Brebes, DGCI Solo Raya dan DGCI Semarang yang menyempatkan hadir ke acara HUT DGCI YO yang ke 7 Tahun ini.

Dalam acara HUT DGCI YO yang dihadiri kurnag lebih sekitar 56 orang member DGCI YO, Om Topo Raharjo (Pengurus Regional DGCI Jateng –DIY),dalam sambutannya selain menyampaikan ucapan ulang tahun, juga selaku wakil dari DGCI Pusat menyematkan logo VPC kepada R. Binnurahman Hidayat, SH dan mendukung untuk komunitas DGCI YO dibawah kepemimpinannya makin guyub dan makin berkibar nama DGCI YO di Nusantara,selain itu disampaikan bahwa DGCI tahun ini akan mengadakan Jamnas di Pulau Sumatra dan diminta agar dapat ikut serta dalam jamnas tersebut.

Adapun Pengurus DGCI Chapter Yogyakarta Periode 2022 -2024 adalah sebagai berikut:

Penasehat (D.A.T Chapter):Aris Susanto, NIA 1424

Ketua (VPC)                         : R. Binurrahman Hidayat, NIA 1383

Wakil Ketua (WVPC)          : Tomy Darlinanto, NIA 1385

Sekretaris                             : Nurul Rochmaningtyas, NIA 5678

Bendahara                           : Warsito, NIA 3883

Divisi Perkumpulan            : Utoyo, NIA 4049

Divisi Humas                       : Ferro Arditya Irawan, NIA 5681

Divisi Usaha & Sponsorship: Andreas Adi Purwanto, NIA 3869

Sekretariat DGCI YO saat ini beralamat di: Luwanu MGIII/1343,72/20,Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta 55153

Bagi para pemilik kendaraan Datsun Go/Go+/Cross yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul, Sleman, Yogyakarta, Gunungkidul dan Kulon Progo) dapat bergabung dengan DGCI YO, dengan menguhubungi nomor kontak  VPC DGCI YO yaitu Om Binu di Nomor HP/WA :08895813900

Dalam kesempatan tersebut Tomy Darlinanto selaku Wakil VPC DGCI Yogyakarta menyampaikan bahwa DGCI YO sudah menyiapkan beberapa agenda acara selain kopdar bulanan yang saat ini masih digodok oleh pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya DGCI YO ingin lebih eksis dan tentunya tetap mengupayakan kebutuhan member/anggota terkait dengan unit Datsun-nya agar tetap bisa digunakan beraktifitas sehari-hari dan acara-acara DGCI YO bersama dengan keluarga DGCI YO yang kreatif dan edukatif.

Tegas Kepala LKPP Larang Penambahan Syarat Tender!

Salam Damai, Semoga rekan rekan semua masih dalam perlindungan Nya, dan diberikan kesehatan selalu.

Salam Pengadaan!

Saat ini dunia sedang hype dengan tayangan film The Batman, yang menurut ratingnya di IMDb cukup tinggi yaitu di angka 9.2/10 .2K  per hari ini (https://www.imdb.com/title/tt1877830/), namun tidak kalah tranding juga di nusantara pengadaan di Indonesia ini dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi dan Syarat Teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala LKPP yang baru Bapak Abdullah Azwar Anas pada tanggal 1 Maret 2022.(selanjutnya dibaca SE No.5/2022). bisa diunduh pada: https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-5-tahun-2022

Rekan-rekan civitas pengadaan se-nusantara yang sangat saya muliakan, SE No.5/2022 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Gubernur dan Bupati /Walikota ini dalam SE No.5/2022 ini tertulis bahwa dilatar belakangi karena masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan perysaratan teknis serta diperparah lagi dengan adanya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur penambahan persyaratan penyedia yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha.

SE No.5/2022 ini dimaksudkan memberikan penegasan terhadap lararangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif salam proses pemilihan guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif.

Bahwa dalam Pasal 44 ayat (9) Perpres 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif, adalah menjadi dasar pertimbangan dalam penegasan SE No.5/2022 sebagaimana dituangkan kembali pada angka 5 huruf a.

Kalimat tersebut klausulnya adalah yang dilarang menambah persyaratan kualifikasi saja, yang diskriminatif dan tidak obyektif. Sedangkan untuk menambah persyaratan kualifikasi yang tidak diskriminatif adan obyektif belum dijelaskan bagaimana yang dimaksud. Sehingga dalam penalaran hukum terhadap makna diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 angka 3, Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakninan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Sedangkan berdasarkan kbbi.web.id, diskriminatif adalah bersifat diskriminasi (membeda-bedakan), kemudian kata obyektif dalam kbbi.web.id diartikan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Sehingga dalam hal definisi tersebut dapat ditarik penalaran hukum untuk konteks pengadaan barang jasa menurut pendapat saya pribadi adalah bahwa penambahan syarat kualifikasi tersebut tidak boleh membatasi kesempatan penyedia untuk melakukan penawaran, dan penambahan syarat kualifikasi bukanlah dipengaruhi pendapat dan nilai-nilai pribadi Pokja/ PPK  semata-mata namun lebih pada sikap yang lebih pasti, berdasarkan fakta bukan asumsi dan dapat diyakini umum keabsahannya, karena obyektif maka tidak berpihak dan secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dalam hal ini semua penyedia. Sehingga dalam membuat syarat tambahan kualifikasi tersebut perlu dikaji kembali landasan /dasar pemikirannya, fakta empiris, sudah tepatkah keputusan menambah syarat kualifikasi tersebut, sudut pandang yang luas tidak hanya sebatas PPK /Pokja Pemilihan, akibat yang akan terjadi dan sebagainya.

Pada ketentuan tersebut perlu kembali direfleksikan oleh Pelaku Pengadaan, kenapa kemudian penambahan syarat kualifikasi dan syarat teknis ini kemudian diartikan bahwa menjadi  kewenangan pokja pemilihan untuk menambahkan persyaratan? Apakah Pokja mempunyai tujuan dan maksud tertentu dalam menambah persyaratan?

Selama ini Pokja membuat persyaratan (tambahan syarat) yang sumbernya dari permintaan PPK yang sebelumnya sudah ada persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah (PA).

Persyaratan Kualifikasi dan Teknis tersebut dituangkan dalam dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan hasil reviu dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PKK, PPK  dan Pokja Pemilihan selanjutnya menyepakati dan menuangkan dalam dokumen pemilihan yang kemudian terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen tender.

Penambahan persyataran tidak hanya pada persyaratan kualifikasi namun persyaratan teknis pekerjaan yang telah dianlisis dan ada justifikasi teknis dari PPK bahwa pekerjaan konstruksi tersebut memang membutuhkan/memerlukan penambahan syarat teknis untuk mendukung pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Penambahan syarat teknis ini pun juga harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang diatur dalam Perlem LKPP Nomor  12 Tahun 2021.  

Dalam Perlem LKPP 12 Tahun 2021 mengatur juga tentang penambahan syarat sebagai berikut:

3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Penambahan Persyaratan Kualifikasi

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.3 Penambahan Persyaratan Teknis

Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan teknis Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.

Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021

E.  PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN  DAN KUALIFIKASI

28.  Evaluasi  Dokumen  Penawaran

28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur

28.12. Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:

1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:

 a) dst…..      

f) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.

c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.12 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/ barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa penambahan syarat bukanlah hal yang tabu dilakukan, namun harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perpres dan Perlem.

Untuk proses pemilihan memang yang menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan adalah Pokja Pemilihan, namun juga mempertimbangkan dokumen persiapan pemilihan yang disusun oleh PPK yaitu HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak, sehingga sudah sejak awal dalam dokumen persiapan pemilihan tersebut PPK apabila menambahkan syarat maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan tinggi pratama untuk Perangkat Daerah, dengan catatan bahwa syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat tersebut dilakukan pada setiap paket dan dan harus dicantumkan dalam LDP dan kriteria evaluasinya diuraikan secara rinci dan terukur.

Selanjutnya pada SE No.5/2022 menurut pendapat saya pribadi terdapat beberapa norma baru yaitu pada angka 5 huruf c, d, e dan huruf g  menyebutkan bahwa :

c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa Persyaratan Kualifikasi Penyedia meliputi persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Kualifikasi Teknis, sehingga persyaratan  kualifikasi penyedia terkait keuangan tidak diperkenankan untuk ditambahkan.

d. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.

e. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.

g. Dalam hal masih terdapat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau pengaturan lainnya yang mengatur Penambahan Persyaratan Penyedia yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar dilakukan perubahan terhadap Peraturan dimaksud.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, menegaskan bahwa SE bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan (regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking).

SE merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel), sebagai instrumen administratif internal.

SE ditujukan untuk memberikan  petunjuk   lebih   lanjut   mengenai   suatu   norma   peraturan   perundang-undangan yang  bersifat  umum.

Peraturan Kepala Arsip Nasional RI  No.  2  Tahun  2014  tentang  Pedoman Tata Naskah Dinas, SE digolongkan sebagai produk tata naskah  dinas,  SE tidak boleh mengatur  hal-hal  yang  melampaui kewenangan  dan bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.

SE  dapat  digolongkan  sebagai sebuah peraturan  dan dapat dilakukan   judicial review ke MA.

UU No. 30 Tahun 2014, SE dapat digolongkan  sebagai Keputusan  TUN yang  dapat diajukan  gugatan  ke  PTUN.

Kedudukan SE LKPP No.5 Tahun 2022 dalam sistem hukum di Indonesia, bukan termasuk sebagai kategori Peraturan Perundang-Undangan, dan ternyata ada norma baru yang seharusnya tidak boleh dimuat dalam SE tersebut.

Berikut ini adalah syarat kualifikasi dan teknis yang ada dalam Perlem LKPP 12 Tahun 2021

3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; (sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menggunakan kualifikasi/segmentasi usaha kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.

b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk.

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau  nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2)dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang  disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

f. Dalam hal Peserta akan melakukan kerja sama operasi harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi.

g. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;

2) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;

3) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha  menengah;

4) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;

5) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.

h. Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:

1) Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan

2) Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm).

i. Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

j. Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan

2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

k. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;

2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

l. Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:

1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang  disyaratkan; atau

2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.

Evaluasi persyaratan pada huruf g angka 1) sampai dengan angka 5) dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

a. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

c. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil  Konfirmasi Status Wajib Pajak;

d. menyetujui Pernyataan Pakta Integritas; dan

e. menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan  mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

3.4.2 Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

a. Pekerjaan Konstruksi

1) Badan Usaha

    Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), denganketentuan :

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

c) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling  banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

d) Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) dengan ketentuan:

(1) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan; dan

(2) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan  pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:

(a) Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

(b) Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;

(c) Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan

(d) Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkanbagi Kualifikasi Usaha Besar.

2) Perorangan

    Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;

b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. Pekerjaan  sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya; dan

d) memiliki tempat/lokasi usaha.

3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. metode pelaksanaan pekerjaan;

b. peralatan utama;

c. personel manajerial;

d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan

e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.

Metode pelaksanaan pekerjaan terdiri atas :

a. Tahapan/urutan pekerjaan dan uraian/cara kerja masing-masing jenis pekerjaan utama;

b. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama; dan

c. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan

Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan  ketentuan:

a. Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan utama;

b. Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai  dengan persyaratan peralatan, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;

c. Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

Persyaratan pemilihan peralatan utama harus memperhatikan:

a. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),  disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;

b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

    Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

a. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang  berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

c. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

d. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa  beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau

2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

f. Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan:

a. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan:

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;

b. Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT);

c. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;

d.Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Persyaratan pengalaman untuk Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi:

1) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;

2) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:

a) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

b) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;

3) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:

a) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

b) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan tanpa syarat pengalaman; dan

4) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil  dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.  

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;

3) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar  dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;

4) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan

5) Untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan  paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Evaluasi pengalaman personel manajerial dilakukan dengan ketentuan:

a. Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;

b. Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;

c. Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan;

d. Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:

1) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau

2) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:

a. Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan

b. Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud  pada huruf a didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

a. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

1) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan

2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang  ditenderkan.

b. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya; dan

2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi).

c. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan  konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);

d. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan

e. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

Diatas adalah syarat –syarat untuk pekerjaan konstruksi, sehingga apabila ada  “Pokja Pemilihan” yang menambah syarat, maka kalimat tersebut perlu diklarifikasi apakah pokja pemilihan yang memiliki niat menambah syarat itu mempunyai dasar? Apakah penambahan syarat tersebut dilakukan Pokja Pemilihan berdasarkan kepentingan pokja, atau PPK yang mengajukan kepada Pokja dengan dilampiri persetujuan dari Pejabat Tinggi Pratama?

Pokja Pemilihan tidak memiliki kepentingan dalam menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif, sehingga apabila diperlukan penambahan persyaratan kualifikasi tersebut harus sesuai ketentuan yang berlaku begitu pula dengan persyaratan teknis.

Bahwa pada SE No. 5 Tahun 2022 pada huruf e mengatur sebagai berikut: e. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.

Menegaskan bahwa penambahan syarat dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya, frasa ini memberikan pengertian bahwa apabila PPK akan melakukan penambahan syarat maka diperlukan kajian/justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya. Misalnya ada PPK Dinas Pendidikan (bukan Dinas PUPRKP) yang akan membangun suatu konstruksi gedung SD, dan akan menambahkan syarat maka perlu dikaji oleh pihak yang berkompeten dibidang bangunan gedung yang tentunya hal tersebut ada di tusi Dinas PUPRKP bidang Cipta Karya atau pihak berkompeten lainnya yang menurut pertimbangan PPK bisa menjustifikasi penambahan persyaratan tersebut agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan, etika, prinsip pengadaan dan persaingan usaha.

 Salam pengadaan, salam kredibel.

TVS CaLLISTO

Salam damai, sahabat semua, apa kabar?

semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya, rekan-rekan semua saya ingin berbagi tentang TVS Callisto. Saya membelinya di tahun 2020 dan sudah 1 tahun lebih saya memilikinya, kemarin di bulan agustus 2021 sudah bayar pajak tahunan.

Langsung saja ya :

Kenapa saya memilih TVS Callisto?

Saya memilih TVS Callisto karena motor ini motor india, body besi, dan memiliki kubikasi 110cc, karburator, kalau dari harga cuma Rp.15 jutaan, namun saat ini ada varian injeksi yang tentunya lebih banyak warna keren keren.

Kebutuhan untuk antar anak sekolah, antar isteri belanja, dan ke kantor harian ini cukup menyenangkan menggunakan Callisto, dan cukup nyaman ditungganginya.

Yaa perlu saya tegaskan bahwa Callisto ini gak responsif diajak ngebut, boncengan nanjak nanjakan juga sangat-sangat tidak dianjurkan karena torsi dan powernya tidak bisa diadu.

Awal awal Callisto ini hadir cukup buat ribet juga, karena baru dipakai beberapa hari sudah macet, kemudian setelah konsultasi dengan rekan rekan yang pakai Callisto ternyata karburasinya kotor karena motor digudang ini sudah stok kapan ga tau, akhirnya solusinya dibawa ke bengkel bersihkan bongkar karburatornya dan langsung cuzzz bisa digunakan lagi.

Kalau boncengan ini apalagi beratnya diatas 100 kg, tarikan awal akan sangat sangat lemot. Jadi pastikan dulu yang akan dibonceng ya guys, daripada ndak kuat di gas, apalagi naik naik ke puncak gunung.

Saya dan isteri pernah pakai boncengan dari Wonosari ke Yogyakarta, ya sangat sangat mengkhawatirkan karena jalanan naik turun dan berkelok, dan harus sabar tarik gas karena kl karakter ngegas Callisto ini tidak bisa langsung dibetot, harus sabar dan bertahap.

Tapi kalau di jalan yang lurus sangat enak dan bisa digeber kencang.

Bulan oktober yang lalu saya membeli aksesorisnya yaitu glove box, bisa di cek penjualnya di Toko Pedia, murah dan langsung dipasang dengan ganti baut yang lebih panjang. Lumayan bisa buat naruh naruh botol minuman dll.

Bagasi Callisto ini sangat besar dan cukup untuk menaruh 2 mantol besar., pernah juga masuk helm half face boss.

Baik sekian dulu sharing saya tentang TVS Callisto, semoga sukses jualnnya di Indonesia.

Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Baru Bikin BAPER sampai KLENGER?

Salam Damai,

Apa kabar para netizen yang saya sayangi, semoga sehat selalu, tetap produktif walau di masa covid-19.

Jagad Pewayangan eh Pengadaan Barang Jasa di Negeri ini kembali dihebohkan dengan peraturan baru khususnya terkait dengan Jasa Konstruksi, yang tentunya hal ini kembali membuat pelaku pengadaan mulai dari PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, bahkan Penyedia Jasa Konstruksi tergagap-gagap lagi melaksanakan aturan-aturan baru ini.

Ya, para pembaca blog ini yang saya hormati dan saya sayangi, pada hari Rabu, 27 Mei 2020 bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul, jagad pengadaan di Republik Indonesia ini diramaikan kembali dengan adanya peraturan baru lagi tentang pengadaan/tender/seleksi pekerjaan konstruksi yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya Permen PUPR 14/2020).

Permen PUPR 14/2020 ini terbit pada tanggal 15 Mei 2020 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020  akibat dari Putusan MA No.64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang memerintahkan agar dilakukan penyesuaian ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, karena Kementerian PUPR kalah dalam sidang melawan pengugat terkait dengan segmentasi paket pekerjaan konstruksi.

Permen PUPR 14/2020 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permen PUPR 07/PRT/M/2019 (Pasal 131 Permen PUPR 14/2020), sehingga saat ini yang berlaku adalah Permen PUPR 14/2020 berikut lampiran-lampirannya yaitu Standar Dokumen Pengadaan/SDP, kemudian pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahapan perencanaan/persiapan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru, hal ini tentunya berakibat bagi PA/KPA, PPK yang akan melakukan Tender/Seleksi Pekerjaan Jasa Konstruksi harus melakukan revisi/perbaikan terhadap dokumennya. Sedangkan yang sudah sampai tahapan pelaksanaan pekerjaan masih tetap melaksanakan sampai dengan selesai seluruh kegiatannya sesuai Permen PUPR 07/PRT/M/2019 (Pasal 129 Permen PUPR 14/2020), maka kontrak yang ditandatangani sebelum Permen yang baru ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut (Pasal 130 Permen PUPR 14/2020).

Menurut pakar pengadaan dan salah satu tim penyusun Permen PUPR 14/2020, Khalid Mustofa dari KM Partners, isi dari Permen PUPR dan lampirannya kurang lebih 4000 halaman, pada Pasal 3 Permen ini diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di lingkungan K/L/PD yang pembiayaan dari APBN/APBD, dan dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi  yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus, dan jasa konstruksi melalui penunjukan langsung.

Pemaketan pengadaan jasa konstruksi yang sebelumnya menjadi materi gugatan dalam Putusan MA No.64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019  menjadi sebagai berikut:

Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

  1. Nilai HPS sampai dengan Rp.1.000.000.0000 untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil
  2. Nilai HPSRp. 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah
  3. Nilai HPS diatas Rp. 2.500.000.000 untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha besar

Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

  1. nilai HPS sampai dengan Rp.2.500.000.000 untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. nilai HPS diatas Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000 untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;
  3. nilai HPS diatas Rp.50.000.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.000 untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara;atau
  4. nilai HPS diatas Rp.100.000.000.000 disyaratkan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Segmentasi pemaketan tersebut diatur dalam Pasal 24 Permen PUPR 14/2020 menimbulkan konsekuensi bagi penyedia pekerjaan konstruksi yang selama ini dapat menawar paket pekerjaan dengan HPS sampai dengan Rp.10 Milyar (sesuai Permen PUPR 07/2019), saat ini hanya bisa melakukan penawaran pada paket pekerjaan dengan HPS sampai dengan Rp.2,5 Milyar. Sedangkan untuk penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi besar dari BUMN hanya bisa menawar untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS diatas Rp.100 Milyar, beberapa hal-hal terkait dengan potensi masalah yang akan timbul terkait dengan pelaksanaan Permen ini, maupun PP 20 Tahun 2020 juga akan saya coba tuliskan di Blog ini.

Meskipun bikin baper dan bahkan sampai klenger tapi aturan sudah diundangkan, sehingga fictie hukumnya semua wajib tahu, walaupun ada kebijakan dalam Perpres bahwa Penyusun UU/Kebijakan wajib melakukan sosialisasi, namun sampai saat ini dari Kementerian PUPR sendiri belum membuat sosialisasi yang didanai dari anggaran mereka untuk melakukan sosialisasi (setidaknya yang ditujukan untuk pemerintah daerah) dan untung saja banyak lembaga lembaga seperti LPKN, KM Partners dan UKPBJ yang berinisiatif memfasilitasi kegiatan sosialisasi bagi insan pengadaan yang seharusnya menjadi kewajiban Kementerian PUPR, semoga saja hal hal seperti ini bisa semakin baik di kemudian hari.

Salam Pengadaan- Semoga Republik Indonesia yang saya cintai makin maju dalam Procurement regulationnya.

Materi Permen PUPR 14/2020 dapat diunduh pada link berikut: https://bit.ly/permenpupr142020.

Oli Khusus LCGC dari Pertamina

Salam Damai,

apa kabar sedulur semua? Semoga semua sehat dalam menghadapi Covid-19, stay at home dan terapkan phisical distancing.

Kemarin saya dapat WA dari Marketing Pertamina sebagai berikut:

“Assalamu’alaikum Selamat pagi bapak, kenalkan saya Hilmy dari Pertamina dari event ngobras Fastron Eco Green kemarin pak. Ada informasi pak, Kami sedang mengadakan program seperti pada gambar tentunya bersama komunitas LCGC. Ada promo untuk pembelian Fastron Eco Green
1. Potongan Harga 75 rb
2. Gratis Jasa Penggantian oli
Seluruh hasil penjualan akan kami alokasikan kepada pada pejuang covid – 19 di garda terdepan seperti Ojol dan Petugas Medis di Rumah Sakit.
Cara pemesanan bisa melalui saya pak. Dengan membeli produk kami, Bapak sudah turut serta dalam membantu para pejuang covid – 19 di garda terdepan. Matur nuwun 😁

untuk yang 5W 30 Harga normal nya 235 rb jadi 160 rb
untuk yang 0W 20 Harga normal nya 250 rb jadi 175 rb

Pada event “ngobras Fastron Eco Green” kmrn sempat mendaftarkan diri namun tidak dihubungi untuk datang, tapi karena sudah mendaftarkan ya dihubungi di contact tersebut.

WhatsApp Image 2020-04-21 at 10.22.35(1)

Saya beli Fastron Eco Green 5w-30, kenapa saya tertarik dengan oli ini, beberapa review user dimedia online meyakinkan bahwa oli ini cocok dan ekonomis digunakan untuk LCGC, dan tentunya ada kelebihan dari oli ini yang di klaim oleh Ageng Giriyono, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants adalah :

  • Fastron Eco Green aditif yang lebih unggul dalam menjaga kestabilan kekentalan sehingga lebih baik dalam melindungi mesin.
  • mencegah terjadinya deposit sisa pembakaran di dalam mesin.
  • Nano Guard teknologi (teknologi pelumas sintetis) untuk mesin bensin terbaru dan untuk memenuhi persyaratan performa teratas.
  • efektif melindungi mesin dan membersihkannya secara menyeluruh hingga celah tersempit.
  • dapat digunakan untuk mesin mobil LCGC yang dilengkapi turbo (non-direct injection) guna mendukung pengurangan emisi gas buang.
  • Lebih irit, lebih lancar, lebih awet, lebih bersih, berternaga, responsive dan pastinya lebih melindungi”. https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/lebih-unggul-untuk-lcgc-pertamina-lubricants-luncurkan-fastron-eco-green

Jadi saat ini masih ada promonya untuk bisa menghubungi bro Helmy di nomor WA +62859-7447-1220 , tentunya dengan syarat ketentuan berlaku, (seperti dari komunitas mobil LCGC tentunya yang pasti).

Tentunya saya akan melakukan reviewnya penggunaan oli ini di Datsun Go, tunggu ya lurr….

Datsun GO CVT diskon 25juta

Salam damai guys….

Selamat tahun baru 2020 semoga selalu diberikan kesuksesan selalu di tahun 2020.

Di Nissan Datsun Mlati, bersama mbak Yohana Christa yang ramah dan menarik, ngobrol pagi ini dia menyodorkan pricelist NISSAN DATSUN, dan woow banget diskon 25juta untuk unit Datsun Go CVT vin 2018, yap tentunya masih banyak diskon lainnya.

Harga Datsun Go wilayah Yogyakarta Manual mulai Rp.119.500.000 sd Rp.143.000.000 (D,A,T, T-Active), sedangkan yang CVT mulai dari Rp. 145.000.000 sd Rp. 158.500.000.

Datsun Go CVT, sudah ciamik banget banyak fitur baru yang tersemat di dalamnya, antaralain:

  • Interior baru, jok terpisah membuat kesan lega, monitor 7inch,power window disemua sisi, dan masih banyak lainnya.
  • Eksterior lampu fog lamp LED,desain grile baru, spion retract, kunci bagasi, wiper belakang, pintu senyap banget(dorlock baru), velg anyar,dan lainnya.

Dan review dari teman pengguna Datsun Go CVT ini sangat oke dibanding mobil matic sejenis yang dipasarkan, mesin cvt datsun go sangat responsif dan mak nyuss, anti lemot.

Jadi jangan sampai ketinggalan promo guys, kontak mbak Yohana 089601423544

Go Datsun Go…. Live Again.

Salam #KPK, #DGCI Yogyakarta

Datsun Go Hatchback Go!!!

Halo semua, salam damai dan berkah dalem… apa kabar?

Ditengah kabar datsun yang akan disuntik mati ini karena persoalan korupsi yang konon katanya membuat gaduh di tubuh Nissan Datsun, dan kabar viral ini sempat ada yang menyatakan bahwa brand datsun akan di gantikan dengan nissan go.

Entah benar atau tidak, ternyata saya kembali ke brand datsun setelah sekian lama berganti ganti, mulai toyota, hyundai, honda, akhirnya kembali lagi, entah kenapa, ada hubungan spiritual apa atau secara emosional, akhirnya saya memutuskan memilih datsun go hatchback tahun 2014 tipe T option.

Membahas kekurangannya di datsun go hatchback 2014 ini sama seperti yang ada di datsun go+ panca full option saya sebelumnya, diantaranya adalah

  • Pintu masih berbunyi clang waktu ditutup
  • Bunyi dengungan waktu kopling mundur
  • Pintu bagasi masih belum ada pembuka dari luar, bahkan lobang kunci tidak ada
  • Audio alakadarnya, bahkan di udah diganti merek pioner masih kurang joss
  • Central lock masih manual
  • Jok depan masih gabung
  • Masih karatan di piringan rem cakram.
  • Spion masih mode voice comand alias manual
  • Power window depan masih cerai belum terintegrasi kanan kiri, masih voice comand atau merangeh ke kiri.
  • Pintu belakang masih ontel

Datsun go Hatchback ini saya dapat dengan kondisi 60.000 kilometer, dan velg sudah diganti R15 dengan ban cukup tebal.

Persoalan awal yang masih menjadi pr adalah indikator temperatur yang sering nyala sendiri tanpa temannya, setelah saya cek ternyata colokan kipas radiator ini agak trouble, kadang konek kadang tidak. Info dari teman pendiri DGCI Yogyakarta, R Binurahman Hidayat, kelemahan datsun tahun 2014 harus diganti konektornya yang lemah itu.

Ya bsk ganti lah di nissan datsun mas mumpung masih ada dealernya.

Kl kelebihan dari datsun go ini lebih pada sektor harga yang relatif murah, dan bentuknya yang sporty serta racy.

Kecil dan bertenaga 1.200 cc, dan tentunya dengan 3 silinder, sangat kuat nanjak di kelok kelok jogja wonosari.

Kesimpulan, bagi para pembaca blog ini yang minat datsun go, hajar bro, jangan takut beli merk datsun.

http://www.datsun.go.id

Mogiers Jamnas di Jogja

Salam damai, apa kabar lurr, semoga sehat selalu, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya idul fitri, mulai dari nol ya gaiz…

Netijen yg budiman, para pengguna hyundai matrix yg tergabung dalam komunitas Mogi mengadakan jamnas di yogyakarta, walaupun penguna mobil hyundai matrix ini cukup dikit tapi masih bisa bersilaturahmi.

Acara jamnas di mulai tanggal 8 juni dan 9 juni berakhir dengan konvoi.

Jamnas yang dihadiri oleh perwakilan chapter ini sangat merih dan banyak sharing terkait dengan penggunaan hyundai matrix ini, next saya akan buat vlog tentang matrix ini.

Okay gaes, selamat mudik, hati-hati dijalan. Jaga jarak dan selalu mode on “Diman”=mudik aman’

Salam

Accu Toyo GM7Z-4A for TVS Apache 200

Salam Damai bro and sis,

Selamat Paskah saya ucapkan kepada teman teman pembaca blog yang merayakan ya, maaf agak telat.

Hari ini tvs apache 200 tau tau gak bs distater, setelah didorong baru mau, setelag setengah jam di nyalakan, saya coba matikan dan nyalakan stater eh…. ternyata mati bosss….

Akhirnya sy bongkar deh tabungnya sebelah kanan yang berisi aki, ternyata akinya setelah dibongkar dan di test ternyata soak, entah sudah berapa lama aki ini menghidupi si apache 200 ini, oh iya indikator gambar aki ternyata kedip kedip di spedometer yang memberitahukan aki bermasalah.

Tanya dulur dulur di group ternyata aki tvs itu 7 ampere, dan kalau pakai GS ini harus ganjel kanan dan atas karena tempatnya cukup longgar.

Setelah ada info terkait aki yaitu ada beberapa pilihan, motobat, toyo, schum, gs, akhirnya sy memilih Toyo GM7Z -4A beli di toko aki Premium JB dengan tukar yang lama seharga 310.000, sy cek di toko online memang ada yg lebih murah ada yg jual 265.000, tp karena si apache besok harus bekerja ya akhirnya beli offline. Waktu beli td diisi dan di chas dl sekitar 10menit, menunjukkan di alat ukur 12,8 volt.

Baru kali ini beli merk toyo, kita lihat saja pemirsa apakah smp 2 tahun atau lebih???

Saya pasang untuk lebar cukup pas, namun untuk tinggi masih kurang tinggi sehingga perlu ganjel biar ga oblak.

Okay sekian dl… salam damai bro sis.

Klakson Murah

Salam damai,

Halo gaes…. gongxifacai…

Selamat tahun baru china /imlek

Pa kabar gaes, semoga sehat selalu dan diberikan damai.

Klakson apache200rtr saya mati, dan pesan di tvs online harganya Rp.66.000 barangnya stok kosong.

Lama lama nganyelin dan nyebelin deh ini tvs online seenaknya nilang ga ready, gak nyetok, ya ujung nya gak niat jualan…. duh jangankan moving parts, hal hal yg sepele saja gak nyetok…. duh ra niat jualan ini.

Akhirnya sambil nunggu stok yang gak tau kapan bikin shyok, akhirnya mlipir ke toko Kartika Motor untuk cari klakson, mulai dr harga 15rb sampai ratusan ribu ada dijual, ya karena masih nungguin yang nyetok dr tvs online sy beli yang murah bae.

TRQ Klakson, entah bikinan mana , lokal atau interlokal atau mana gak ada keterangannya di dusnya.

Hasilnya lumayan nyaring cemengkling, nah coba bisa tahan berapa lama ya, semoga stok tvs online ada ini masih nyala.

Ini suaranya.

Mau murah dan nyaring pilih TRQ Klakson.

Mau mahal dan nyaring pilih merk Hella, Bosch, dll.

Okay gaes…. terimakasih.